Tangani Kapal Asing Pencuri Ikan, Edhy Klaim Bakal Dibantu Prabowo Subianto

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mneteri Pertahanan Prabowo Subianto, saat hadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Sidang kabinet membahas antisipasi dampak perekonomian global. TEMPO/Subekti.

    Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mneteri Pertahanan Prabowo Subianto, saat hadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Sidang kabinet membahas antisipasi dampak perekonomian global. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengklaim bakal mendapatkan bantuan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menangani masalah masuknya kapal asing-kapal asing pencuri ikan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Edhy menyebut telah bertemu dengan Prabowo untuk merembuk masalah tersebut.

    "Bicara penguatan sektor pengawasan, kami sudah bicara dengan Menhan (Menteri Pertahanan). Menhan menanyakan situasi ini karena beliau punya tugas pertahanan negara," tutur Edhy dalam konferensi pers di Bali, Rabu, 12 Agustus 2020.

    Menurut Edhy, pihaknya bakal dibantu Prabowo untuk meningkatkan kemampuan laju kapal pengawas perikanan dengan pengembangan teknologi tertentu. Saat ini, kapal milik pengawas perikanan hanya memiliki kecepatan 24 knot. Sedangkan Edhy meminta kecepatan kapal itu dinaikkan menjadi 35 knot atau setara dengan kecepatan kapal milik polair.

    Di samping itu, kata Edhy, Prabowo menyatakan Indonesia bakal memperoleh bantuan hibah kapal dari negara-negara yang pernah ia kunjungi. Belum jelas jenis kapal dan negara apa saja yang akan memberikan kapalnya.

    Selanjutnya, Edhy mengklaim bahwa Prabowo akan memberikan bantuan terkait pengembangan teknologi satelit untuk mengawasi wilayah maritim Tanah Air secara real time. Pertemuan dua politikus Partai Gerindra itu juga membahas kapal senjata SNB milik TNI Angkatan Laut yang kemungkinan bisa membantu penguatan pengawasan wilayah maritim.

    Namun, kata Edhy, saat ini kapal tersebut hanya bisa diaktifkan bila terdapat tambahan perangkat anorganik. "Untuk mendatangkan alat anorganik itu perlu birokrasi lagi. Tapi intinya sudah ada jalan keluar dan tinggal dilengkapi saja," tuturnya.

    Menurut Edhy, kerja sama antara KKP dan Kementerian Pertahanan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Ini bagian tugas dari Presiden untuk menjaga laut, membangun komunikasi," ucapnya.

    Selama delapan bulan menjabat sebagai menteri, Edhy mengatakan kementerian yang dipimpinnya telah menangkap 69 kapal asing pencuri ikan. Jumlah terbanyak berasal dari Vietnam dan Malaysia.

    Baca juga: Jejak Luhut Pandjaitan di Perusahaan Prabowo dan Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.