Sri Mulyani Sebut Data Jadi Masalah Penyaluran Bansos UMKM

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan dalam penyaluran bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah perkara data.

    "Yang paling sulit adalah kalau secara masif anggarannya diberikan, maka yang terjadi bila datanya belum bersih dan belum terkonsolidasi, nanti ada masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu bantuan pemerintah, tapi ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring, Selasa, 11 Agustus 2020.  

    Sri Mulyani mengatakan selama ini data yang sudah cukup baik dimiliki di perbankan. Sementara untuk non perbankan, menggunakan data dari program UMi (pembiayaan ultra mikro) dan Mekaar (membina ekonomi keluarga sejahtera) yang saat ini tercatat masing-masing 2 juta dan 6 juta penerima. Di samping itu, pegadaian yang meliputi 4 juta orang dan koperasi 1,5 juta orang.

    "Kalau sekarang kami beri anggaran Rp 28,8 triliun, sekarang itu dalam proses pengumpulan data itu untuk diverifikasi, sehingga mereka bisa mendapat bantuan," ujar dia.

    Perkara data sebelumnya juga dialami dalam penyaluran program bansos yang telah ada. Sri Mulyani mengatakan kendala yang dialami pemerintah dalam penyaluran bantuan tersebut adalah data yang tidak mutakhir. Ia menyebut adanya deviasi antara data yag dimiliki Kementerian Sosial dan realita di masyarakat.

    "Waktu ditelisik ternyata data tersebut belum dimutakhirkan sejak 2015, karena pemutakhiran data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru. Sementara, pemerintah daerah tidak semuanya melakukan pemutakhiran, sampai akhirnya terjadi Covid-19 di 2020 dan membutuhkan data yang lebih baru," kata Sri Mulyani.

    Dalam situasi pagebluk, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak bisa menunggu sampai semua data terkonfirmasi. Sehingga pemerintah melakukan penyaluran terlebi dahulu dengan data yang ada dan menyiapkan program sosial lain untuk menyapu masyarakat yang berhak dapat tapi belum menerima.

    Untuk program bantuan sosial produktif bagi UMKM, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menggunakan data-data yang sudah ada plus data nasabah perbankan yang memiliki akun kurang dari Rp 1-2 juta. "Seperti di BRI itu mereka punya sekitar 9 juta orang dan kami akan memilih targeting kepada mereka," kata dia.

    Sri Mulyani memastikan pemerintah akan melaukan pembersihan data, sehingga penyaluran bisa tepat dan akuran kepada masyarakat yang berhak menerima. Sebab, ia mengatakan bahwa pada akhirnya program-program tersebut pun akan diaudit. Sehingga ia ingin memastikan program tersebut tidak menimbulkan masalah dari sisi akuntabilitas.

    "Karena ini semua harus dipertanggungjawabkan. Dan memang tradeoff antara kecepatan dan ketepatan ketika bahan baku datanya belum lengkap menjadi sesuatu yang menantang bagi semuanya," kata dia.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.