Dalam situasi pagebluk, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak bisa menunggu sampai semua data terkonfirmasi. Sehingga pemerintah melakukan penyaluran terlebi dahulu dengan data yang ada dan menyiapkan program sosial lain untuk menyapu masyarakat yang berhak dapat tapi belum menerima.
Untuk program bantuan sosial produktif bagi UMKM, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menggunakan data-data yang sudah ada plus data nasabah perbankan yang memiliki akun kurang dari Rp 1-2 juta. "Seperti di BRI itu mereka punya sekitar 9 juta orang dan kami akan memilih targeting kepada mereka," kata dia.
Sri Mulyani memastikan pemerintah akan melakukan pembersihan data, sehingga penyaluran bisa tepat dan akurat kepada masyarakat yang berhak menerima. Sebab, ia mengatakan bahwa pada akhirnya program-program tersebut pun akan diaudit. Sehingga ia ingin memastikan program tersebut tidak menimbulkan masalah dari sisi akuntabilitas.
"Karena ini semua harus dipertanggungjawabkan. Dan memang trade-off antara kecepatan dan ketepatan ketika bahan baku data belum lengkap menjadi sesuatu yang menantang bagi semuanya," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Jokowi Beri Bantuan Modal Rp 2,4 Juta untuk 12 Juta Pelaku UKM
