Pelibatan TNI AD di Komite Pemulihan Ekonomi Timbulkan Kepanikan di Masyarakat?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI AD berjaga di depan pintu masuk Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. TNI-Polri mulai Selasa (26/5) menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik sarana publik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan protokol kesehatan masyarakat saat pelaksanaan aktivitas normal baru di tengah pandemi COVID-19. ANTARA

    Prajurit TNI AD berjaga di depan pintu masuk Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. TNI-Polri mulai Selasa (26/5) menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik sarana publik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan protokol kesehatan masyarakat saat pelaksanaan aktivitas normal baru di tengah pandemi COVID-19. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Core Indonesia sekaligus dosen Perbanas Institute Piter Abdullah angkat bicara menanggapi langkah pemerintah melibatkan TNI AD dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Alih-alih menjaga kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan, peran aparatur dikhawatirkan malah bakal menimbulkan kepanikan di masyarakat.

    "Memang kita harus ada sense of crisis, tapi tidak tampak seperti kepanikan," kata Piter dalam pesan pendeknya pada Tempo, Sabtu, 8 Agustus 2020. "Masyarakat harus tenang . Untuk itu, pemerintah perlu menunjukkan ketidakpanikan tersebut."

    Menurut Piter, semestinya pihak yang mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan bukan TNI. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara lain untuk mencegah krisis.

    Ketimbang mengikut-sertakan TNI, Piter menyarankan pemerintah lebih proaktif meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia masih belum masuk ke jurang resesi. "Harusnya diyakinkan bahwa kita belum krisis," tuturnya.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membantu Erick Thohir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.