Erick Thohir Sebut Pengadaan Vaksin Butuh Biaya Rp 65,9 T

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) saat meninjau fasilitas produksi vaksin Covid-19 di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 4 Agustus 2020. Erick Thohir menyatakan PT Bio Farma (Persero) telah mampu memproduksi vaksin Covid-19 dengan kapasitas 100 juta vaksin. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) saat meninjau fasilitas produksi vaksin Covid-19 di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 4 Agustus 2020. Erick Thohir menyatakan PT Bio Farma (Persero) telah mampu memproduksi vaksin Covid-19 dengan kapasitas 100 juta vaksin. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan pengadaan vaksin Covid-19 membutuhkan biaya sekitar US$ 4,5 miliar atau Rp 65,9 triliun (kurs Rp 14.664). Biaya itu digelontorkan untuk pembelian 320-380 juta dosis vaksin covid-19 bagi 290 juta penduduk.

    "Kalau harganya US$ 15 per vaksin, jadi anggap aja sudah US$ 4,5 miliar. Belum lagi jarum suntiknya kan musti ada juga segitu banyak. Lalu belum tenaga kerjanya," kata Erick dalam diskusi virtual bersama Kumparan, Jumat, 7 Agustus 2020.

    Produksi vaksin kini tengah disiapkan oleh perusahaan pelat merah, Bio Farma, yang bekerja sama dengan Sinovac Biotech, perusahaan asal Cina. Vaksin Covid-19 itu sedang melalui uji klinis tahap ketiga dan seandainya lolos, proses imunisasi akan dilaksanakan mulai Januari atau Februari 2021.

    Terkait anggaran pengadaan vaksin, Erick menyebut telah merundingkannya dengan Kementerian Kesehatan. Saat ini, Kementerian Kesehatan memiliki sisa anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 24,8 miliar yang bakal dialokasikan sebagai uang muka atau down payment pembelian vaksin. 

    Sejauh ini, pembelian masih dilakukan sembari menunggu pengembangan vaksin merah-putih yang sedang diteliti Kementerian Riset dan Teknologi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.