TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta akan mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah. Subsidi gaji BLT Pekerja ini adalah bagian dari stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional dalam menanggulangi dampak Covid-19.
Berikut enam fakta mengenai BLT bagi pekerja:
1. Pemerintah Anggarkan Rp 31 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak 13,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta akan mendapatkan BLT. Pemerintah kata dia, akan mengalokasikan anggaran untuk 13,8 juta pekerja mencapai Rp 31 triliun.
2. Diberikan Langsung ke Rekening Pekerja
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir mengatakan BLT Pekerja yang bakal diberikan kepada para pekerja akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja. Mekanisme tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyalurannya.
3. Diberikan ke Pekerja yang Aktif Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
Erick menjelaskan bantuan langsung tunai pekerja akan berfokus kepada 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan. "Atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Agustus 2020.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen
-
Erick Thohir Sebut Dividen BUMN Lebih Besar Dibanding PMN, Laba Tunai 2023 Rp 292 T
-
Sri Mulyani Laporkan Kasus Dugaan Fraud Rp2,5 T ke Jaksa Agung, Bos LPEI Buka Suara
-
Erick Thohir Angkat Asisten Khusus Menhan AM Putranto jadi Komisaris PT Pindad
-
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK
-
Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen
13 menit lalu
Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mampu menyentuh 5,2 persen.
Erick Thohir Sebut Dividen BUMN Lebih Besar Dibanding PMN, Laba Tunai 2023 Rp 292 T
1 jam lalu
Erick Thohir menyebut bahwa dividen BUMN lebih besar dibandingkan PNM. Laba tunai Rp 292 triliiun.
Sri Mulyani Laporkan Kasus Dugaan Fraud Rp2,5 T ke Jaksa Agung, Bos LPEI Buka Suara
5 jam lalu
Bos LPEI menyatakan siap menghormati proses hukum terkait dengan dugaan "fraud" empat debiturnya yang dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung
Erick Thohir Angkat Asisten Khusus Menhan AM Putranto jadi Komisaris PT Pindad
10 jam lalu
Erick Thohir mengangkat Letjen TNI (Purn) AM Putranto menjadi Komisaris Independen PT Pindad menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon.
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK
19 jam lalu
MAKI menilai langkah Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung sebagai pujian untuk jaksa agung.
Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
1 hari lalu
MoU yang ditandatangani PLN dan 32 BUMN lainnya ini merupakan upaya bersama dalam menyelesaikan berbagai masalah tata kelola korporasi, guna menuju korporasi dengan tata kelola yang baik dan bersih.
Pegadaian Lantik Pengurus BUMN Muda Pegadaian
1 hari lalu
PT Pegadaian melantik pengurus organisasi kepemudaan yang diinisiasi oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN, yang tergabung dalam BUMN Muda Pegadaian.
Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T
1 hari lalu
Jaksa Agung mengingatkan perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kemenkeu.
THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayar Full, Ekonom: Bisa Dorong Daya Beli tapi Sekejap
1 hari lalu
Ekonom Indef Esther Sri Astuti menilai gaji ke-13 ASN akan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah inflasi pangan tapi sifatnya hanya sementara.
Jaksa Agung Sebut 6 Perusahaan Sedang Diperiksa Tim Terpadu terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit LPEI Rp 3 Triliun
1 hari lalu
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan tim terpadu sedang memeriksa enam perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit LPEI.