Menhub: Kemacetan Lalu Lintas Jakarta Timbulkan Kerugian Rp 65 Triliun per Tahun

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan saat Peresmian Stasiun Terpadu di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan saat Peresmian Stasiun Terpadu di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp 65 triliun per tahun. Nilai kerugian itu diungkapkan Budi Karya mengutip data Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2109.

    Jakarta, menurut Budi Karya, juga masuk ke dalam salah satu 10 kota termacet di Asia dan kemacetan lalu lintas di perkotaan diindikasikan sebagai salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum oleh masyarakat dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.

    Peralihan ke angkutan umum massal dan adaptasi kebiasaan baru atau AKB bertransportasi yang sehat, kata Budi Karya, juga diperlukan dalam mengurangi masalah kemacetan dan polusi yang terjadi di wilayah perkotaan.

    "Shifting dari kendaraan pribadi ke umum adalah keniscayaan dan berkaitan dengan kenyamanan dan kemudahan pelayanan dalam menggunakan angkutan umum," ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam webinar yang diadakan oleh SBM ITB bertajuk "Peranan Transportasi Daring dalam Penggunaan Transportasi Umum Massal Gagasan untuk Itegrasi Antarmoda dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru", Rabu, 5 Agustus 2020.

    Untuk mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum, perlu integrasi antarmoda sehingga diharapkan pengguna angkutan umum tidak perlu berjalan kaki dari satu moda ke moda lain. "Penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum yang aman, nyaman dan sehat harus ditingkatkan, perlunya kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan integritas layanan angkutan umum massal yang berkualitas dan berbasis IT," ucap Budi Karya.

    Dengan integrasi moda maka pengguna angkutan umum akan mendapatkan kepastian jadwal. Selain itu masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk menggunakan satu moda ke moda lain, dan tidak perlu membayar berkali-kali untuk moda berbeda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.