Selasa, 22 September 2020

Jokowi: Serapan Anggaran Covid Baru 20 Persen, Kementerian Enggak Tahu Prioritas

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyentil kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan yang dinilainya sangat lamban merealisasikan anggaran penanganan Covid-19. Padahal, kata Jokowi, pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi di Kuartal III dan belanja pemerintah menjadi salah satu andalan.

    "Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum. Masih terjebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2020.

    Jokowi merinci, dari stimulus anggaran penangangan Covid-19 sebesar Rp695 triliun yang disiapkan pemerintah, yang terserap baru Rp141 triliun. "Baru 20 persen, sekali lagi, baru 20 persen yang terealisasi. Masih kecil sekali," ujarnya.

    Penyerapan anggaran terbesar sejauh ini ada di sektor perlindungan sosial sebesar 38 persen dan program UMKM sebesar 25 persen. "Hati-hati ini, yang belum ada DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) saja gede sekali, 40 persen. Dipa saja belum ada, gimana mau realisasi?," ujar Jokowi.

    Untuk itu, Jokowi meminta kepada Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto untuk segera menyelesaikan urusan ini.

    "Saya minta Pak Ketua, urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri yang terkait. Sehingga, manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.