OJK: Tanpa Insentif Pemerintah, Pengusaha Kurang Greget

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyerahkan buku laporan 2 tahun Bank Wakaf Mikro kepada Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso mendukung dilaksanakannya program penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Ia mengatakan program tersebut bukan hanya sebagai insentif mendorong perusahaan untuk menyokong pemulihan ekonomi, namun juga memberikan ruang bagi perbankan untuk bisa beroperasi ke arah yang lebih normal ke depan.

"Karena tanpa berbagai insentif dari pemerintah ini para pengusaha juga kurang gregetnya," ujar Wimboh dalam siaran langsung, Rabu, 29 Juli 2020. Berdasarkan catatan OJK, sejak awal tahun total kredit yang sudah direstrukturisasi perbankan mencapai Rp 776 triliun dari 6,7 juta debitur.

Dari total kredit yang sudah direstrukturisasi, sebanyak Rp 327 triliun adalah dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara, sisanya adalah kredit dari korporasi. "Karena itu terima kasih Bu Menteri sudah ada beberapa stimulus untuk UMKN termasuk subsidi bunga dan penjaminan juga, serta sekarang ini untuk korporasi."

Di samping itu, Wimboh menilai pemberian penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi ini juga tepat waktu. Sebab, modal kerja tersebut dapat mempercepat dan meningkatkan minat bagi para pengusaha untuk kembali bangkit lagi.

OJK, kata Wimboh, juga masih harus melihat beberapa hal, misalnya bisa sampai kapan pengusaha ini bisa bangkit. "Ini tugas kita bersama termasuk perbankan nanti sama-sama kita monitor, terutama kita bekerja sama dengan Kadin agar betul-betul bisa bangkit kembali dan bisa berusaha kembali."

Pemerintah resmi meluncurkan program program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan sehingga perbankan dapat menambah eksposur kredit modal kerja kepada pelaku usaha. 

“Perbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya yang merupakan sektor yang banyak memperkerjakan pekerja.," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.






Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

20 jam lalu

Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

BRI menempuh strategi soft landing strategy untuk menjaga kualitas aset agar tetap sehat dan prudent.


Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

21 jam lalu

Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

Hasil audit independen menunjukkan bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan Wanaartha Life kepada para pemegang polis mencapai Rp 15,7 triliun.


Pemerintah Targetkan IPO Pertamina Geothermal Energy pada Triwulan I 2023

1 hari lalu

Pemerintah Targetkan IPO Pertamina Geothermal Energy pada Triwulan I 2023

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bakal melakukan Initiap Public Offering (IPO) perusahaan energi panas bumi Pertamina Geothermal Energy.


Kredit Perbankan Tumbuh 11,95 Persen, OJK: Ditopang Kredit Investasi

1 hari lalu

Kredit Perbankan Tumbuh 11,95 Persen, OJK: Ditopang Kredit Investasi

OJK membeberkan kondisi perbankan nasional saat ini. Kredit perbankan pada Oktober 2022 tercatat tumbuh menjadi 11,95 persen secara tahunan.


Aturan PAYDI Baru Pertegas Komitmen Customer Centric Prudential Indonesia

1 hari lalu

Aturan PAYDI Baru Pertegas Komitmen Customer Centric Prudential Indonesia

Prudential Indonesia memandang aturan baru PAYDI sebagai penyempurnaan dari kebijakan yang telah berlaku.


RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

1 hari lalu

RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut.


OJK Akan Telusuri Aset dan Harta Pribadi Pemegang Saham Pengendali Wanaartha Life

1 hari lalu

OJK Akan Telusuri Aset dan Harta Pribadi Pemegang Saham Pengendali Wanaartha Life

OJK akan menelusuri aset para pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Adisarana atau Wanaartha Life. Termasuk harta pribadinya.


Peserta Wanaartha Life Tercatat 100 Ribu, OJK: Tim Likuidasi Akan Verifikasi

1 hari lalu

Peserta Wanaartha Life Tercatat 100 Ribu, OJK: Tim Likuidasi Akan Verifikasi

OJK mencatat ada 28 ribu pemegang polis asuransi Wanaartha Life. Tetapi karena ada yang terdaftar berkelompok, jadi total sekitar 100 ribu peserta.


Ini Janji Bos OJK Usai Cabut Izin Wanaartha Life

1 hari lalu

Ini Janji Bos OJK Usai Cabut Izin Wanaartha Life

OJK kemarin resmi mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Apa yang selanjutnya akan dilakukan otoritas?


Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

1 hari lalu

Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan stabilitas sektor jasa keuangan saat ini tetap terjaga.