Massa gabungan Buruh dan Mahasiswa membentangkan spanduk saat menggelar aksi menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
KSPI ngotot menggelar demo buruh di tengah pandemi karena menyesalkan sikap Panja Pembahasan RUU Cipta Kerja yang terus saja melakukan pembahasan meskipun DPR sedang reses. Sikap DPR yang memprioritaskan pembahasan omnibus law, kata Presiden KSPI Said Iqbal, menimbulkan kecurigaan. "Seolah-olah mereka sedang kejar target. Seperti sedang terburu-buru untuk memenuhi pesanan dari pihak tertentu," kata dia.
Said mengatakan, ada hal lain yang mendesak untuk dilakukan ketimbang membahas omnibus law. Salah satunya adalah menyusun strategi untuk mencegah darurat PHK.
Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, menurutnya, omnibus law didesain sebelum pandemi. Dengan demikian, dia menilai omnibus law bukan solusi untuk mengatasi pendemi. “Saat ini yang lebih mendesak dari omnibus law adalah darurat PHK,” ujar Said.
Said mengatakan, anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen selama pandemi ini sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh. Sedangkan yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan. Sedangkan yang proses PHK dan dalam perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan.
Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat
12 jam lalu
Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat
Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK
Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus
16 jam lalu
Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus
DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.
Perbatasan Cina Dibuka, Indonesia Incar Potensi Ekonomi
16 jam lalu
Perbatasan Cina Dibuka, Indonesia Incar Potensi Ekonomi
Indonesia mengincar potensi ekonomi dari dibukanya kembali perbatasan Cina. Warga Cina akan banyak berlibur ke luar negeri.
Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR
18 jam lalu
Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR
DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.
Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang
18 jam lalu
Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang
DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.
Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR
19 jam lalu
Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR
Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.
Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR
19 jam lalu
Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR
Airlangga Hartarto menyebut Perpu Cipta Kerja akan segera ditindaklanjuti oleh DPR. Pemerintah pun kini sedang menunggu beleid kontroversial ini dibacakan di paripurna untuk diambil keputusan.
Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023
20 jam lalu
Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023
Anggota DPR RI Komisi II Herman Khoiran mengatakan revisi UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di 2023
Profil dan Sejarah Uber, Perusahaan Ride Hailing yang Baru PHK Karyawan
21 jam lalu
Profil dan Sejarah Uber, Perusahaan Ride Hailing yang Baru PHK Karyawan
Uber kembali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh anak perusahaan Uber, yaitu Uber Freight, sebuah perusahaan kargo. Bagaimana profil dan sejarah Uber?
Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta
1 hari lalu
Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta
Wakil ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengusulkan dibentuk panitia khusus atau pansus Meikarta.
