Desak Pembahasan Omnibus Law Dihentikan, KSPI Ancam Geruduk DPR

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa gabungan Buruh dan Mahasiswa membentangkan spanduk saat menggelar aksi menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Massa gabungan Buruh dan Mahasiswa membentangkan spanduk saat menggelar aksi menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengancam akan mendemo kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tuntutan dalam aksi demo buruh kali ini adalah meminta pembahasan omnibus law dihentikan.

    "Sebaiknya pemerintah dan DPR RI fokus menyelamatkan ekonomi dengan mencegah darurat PHK yang saat ini sudah terlihat di depan mata," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Juli 2020.

    Menurut Said, sebagian besar buruh menolak omnibus law. Hal ini bisa dilihat dari aksi-aksi di tingkat nasional maupun di daerah, hampir seluruh elemen serikat pekerja menggelar demo buruh untuk melakukan penolakan. "Jadi kalau Menaker mengatakan “sebagian besar serikat buruh bersama kami”, itu hanya elite di beberapa serikat pekerja saja," ujar dia..

    Said mengklaim, di tingkat bawah, sebagian besar anggota serikat buruh yang memberikan dukungan, sesungguhnya menolak omnibus law.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.