"Itu tercermin dari mereka yg mendaftar dj program Kartu Prakerja yanh hampir 11 juta. Dengan demikian program ini menjadi sangat penting agar menjadi daya tambahan agar korporasi bisa melakukan rescheduling bahkan bisa meningkatkan kredit modal kerja," kata Airlangga.
Penjaminan kredit modal kerja tersebut akan dilakukan dilakukan pemerintah melalui dua Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Airlangga mengatakan penjaminan modal melalui LPEI dan PII akan diberikan kredit dengan plafon Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun. Ia berharap program tersebut bisa mendorong terciptanya Rp 100 triliun kredit modal kerja sampai tahun 2021.
"Diharapkan dengan terlibatnya seluruh perbankan, baik nasional, Himbara, maupun perbankan kerja sama asing, diharapkan semuanya dapat menjadi yang bisa melakukan restrukturisasi, sehingga ekonomi Indonesia dan sektor korporasi bisa segera kembali dalam posisi semula," tutur Airlangga.
Pemerintah berharap tahun 2021 bisa menjadi momentum pemulihan ekonomi Tanah Air. Sehingga ia menargetkan korporasi bisa kembali menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di paruh kedua 2020.
