RAPBN 2021 Defisit Melebar, Bappenas: Untuk Mengurangi Pengangguran

Menteri PPN/Kelapa Bappenas Suharso Monoarfa berbincang dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. Para menteri tampak berbincang santai sembari menunggu rapat yang dipimpin Presiden Jokowi itu dimulai. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pelebaran defisit pada RAPBN 2021 sebesar 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan digunakan untuk membuat program yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan sebagai dampak pandemi COVID-19. 

“Dengan naiknya defisit dari 4,5 persen (hasil pembicaraan dengan DPR) menjadi 5,2 persen dari PDB atau sekitar 0,7 persen maka tentu ada ruang fiskal yang cukup untuk belanja,” kata Suharso dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa 28 Juli 2020. 

Program pengentasan pengangguran dan kemiskinan, ujar Suharso, akan menjadi beberapa dalam program prioritas dari RAPBN 2021, selain penanganan dampak kesehatan akibat COVID-19. Pasalnya, akibat COVID-19, jumlah pengangguran di tahun ini saja sudah bertambah 3,7 juta orang.

Peningkatan jumlah pengangguran ini mencapai 50 persen dari indeks tingkat pengangguran saat ini. Kondisi ini diakui Suharso sudah begitu mengkhawatirkan.

“Kenaikan (jumlah pengangguran) sekitar 3,7 juta (orang) dalam hitungan Bappenas. 3,7 juta sebuah angka yg relatif besar, karena sekarang itu kita itu sekitar 7 juta. Jadi dengan 3,7 juta artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50 persen dari yang ada,” ujarnya.

Program prioritas pada RAPBN 2021 juga akan menyasar kepada pengembangan sektor kawasan industri, pariwisata, reformasi di sektor kesehatan, dan ketahanan pangan.






SDGs Annual Conference 2022, Penghargaan Bagi Aksi Nyata Menuju Transisi Ekonomi Hijau

1 hari lalu

SDGs Annual Conference 2022, Penghargaan Bagi Aksi Nyata Menuju Transisi Ekonomi Hijau

Dalam agenda SDGs Annual Conference 2022, pemerintah akan memberikan apresiasi kepada pemenang Indonesia's SDGs Action Awards 2022 dan Duta Kampus SDGs 2022-2024.


Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

1 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Fikih SDGs: Legitimasi dan Formulasi Fikih dalam SDGs

1 hari lalu

Fikih SDGs: Legitimasi dan Formulasi Fikih dalam SDGs

Fikih SDGs merupakan wujud kolaborasi pemerintah dengan lembaga non-pemerintah, dalam hal ini organisasi keagamaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam SDGs Annual Conference 2022 nanti, pemerintah akan menyampaikan perkembangan kerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs.


Andil Orang Muda dalam Mewujudkan Target SDGs, Mulai dari yang Simpel

1 hari lalu

Andil Orang Muda dalam Mewujudkan Target SDGs, Mulai dari yang Simpel

Simak apa saja upaya yang dapat kita lakukan dalam membantu mewujudkan Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB), terutama bagi orang muda. Ikuti juga SDGs Annual Conference kelima Indonesia bertema "Mendorong Aksi Nyata Ekonomi Hijau untuk Mencapai SDGs" di Hotel Sultan Jakarta pada 30 November-2 Desember 2022.


Green Economy Index Jadi Alat Ukur Performa Ekonomi Hijau di Indonesia

1 hari lalu

Green Economy Index Jadi Alat Ukur Performa Ekonomi Hijau di Indonesia

SDGs Annual Conference yang berlangsung pada 1-2 Desember 2022 akan membahas strategi ekonomi hijau untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.


Kunjungan Turis Asing ke Jepang Mulai Meningkat, Wisata Domestik Tetap Digenjot

2 hari lalu

Kunjungan Turis Asing ke Jepang Mulai Meningkat, Wisata Domestik Tetap Digenjot

Pada 11 Oktober, Jepang mencabut sejumlah aturan pembatasan perjalanan paling ketat di dunia dan memyambut kembali kedatangan turis.


Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

2 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya

Anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan penghapusan wali kota dan bupati setelah Jakarta tak lagi jadi ibu kota, tidak benar.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

3 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.


Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

3 hari lalu

Bappenas Usul Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati, Eks DIrjen Otda: Jangan Main Hapus

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota setelah Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan