LPS Siapkan Mekanisme Penempatan Dana pada Bank yang Alami Gangguan Likuiditas
Rabu, 29 Juli 2020 03:23 WIB
Logo baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dia menambahkan pengawasan otoritas akan terus ditingkatkan, khususnya untuk bank-bank yang mendapatkan kepercayaan berupa penempatan dana pemerintah.
“Kami akan mengawasi implementasinya melalui post audit, dan kami akan memastikan bahwa bank yang menerima penempatan dana memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan stimulus dan memperluas penyaluran pinjamannya seperti yang disyaratkan pemerintah,” kata Wimboh.
Ekonom senior yang juga mantan Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan mengatakan penambahan wewenang LPS untuk membantu bank yang kesulitan likuiditas harus disertai strategi penanggulangan moral hazard yang memadai.
Hal ini diperlukan untuk mengurangi risiko bank tersebut tetap gagal bayar sehingga harus memperoleh penanganan dan kebutuhan biaya yang lebih besar.
“Risiko moral hazard dapat diperkecil dengan penguatan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), seperti keterlibatan OJK dan BI dalam persetujuan dan persyaratan jaminan, termasuk jaminan personal dari pemilik bank dan batasan pinjaman yang ketat,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
9 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
16 jam lalu
18 jam lalu
20 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
YLKI Respons Bos BCA Tak Mau Ganti Duit Rp 320 Juta yang Dibobol: Pernyataan Terlalu Prematur
9 jam lalu
YLKI Respons Bos BCA Tak Mau Ganti Duit Rp 320 Juta yang Dibobol: Pernyataan Terlalu Prematur
YLKI angkat bicara soal kasus pembobolan rekening nasabah BCA oleh pria bersama tukang becak yang viral di media sosial.
Baca Selengkapnya
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Simpanan 25 Basis Poin
10 jam lalu
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Simpanan 25 Basis Poin
LPS menaikkan suku bunga pinjaman simpanan rupiah di bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, dan valas di bank umum masing-masing 25 basis poin.
Baca Selengkapnya
Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat
11 jam lalu
Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat
Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK
Baca Selengkapnya
Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK
13 jam lalu
Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK
cara cek BI Checking di HP via iDebku OJK untuk mengajukan pinjaman kredit bagi calon debitur
Baca Selengkapnya
Bos BTPN Sebut Nilai Aset Perusahaan: Tercatat Nyaris Rp 200 Triliun
14 jam lalu
Bos BTPN Sebut Nilai Aset Perusahaan: Tercatat Nyaris Rp 200 Triliun
Direktur Utama Bank BTPN Henoch Munandar mengungkap nilai aset perusahaan. Hingga September 2022, aset Bank BTPN tercatat mencapai Rp 199,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus
15 jam lalu
Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus
DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.
Baca Selengkapnya
PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan
16 jam lalu
PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan
Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis.
Baca Selengkapnya
OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman
16 jam lalu
OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.
Baca Selengkapnya
OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu
23 jam lalu
OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu
OJK yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnya
Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak
1 hari lalu
Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya.
Baca Selengkapnya
