LPS Siapkan Mekanisme Penempatan Dana pada Bank yang Alami Gangguan Likuiditas

Logo baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dia menambahkan pengawasan otoritas akan terus ditingkatkan, khususnya untuk bank-bank yang mendapatkan kepercayaan berupa penempatan dana pemerintah.

“Kami akan mengawasi implementasinya melalui post audit, dan kami akan memastikan bahwa bank yang menerima penempatan dana memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan stimulus dan memperluas penyaluran pinjamannya seperti yang disyaratkan pemerintah,” kata Wimboh. 

Ekonom senior yang juga mantan Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan mengatakan penambahan wewenang LPS untuk membantu bank yang kesulitan likuiditas harus disertai strategi penanggulangan moral hazard yang memadai.

Hal ini diperlukan untuk mengurangi risiko bank tersebut tetap gagal bayar sehingga harus memperoleh penanganan dan kebutuhan biaya yang lebih besar.

“Risiko moral hazard dapat diperkecil dengan penguatan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), seperti keterlibatan OJK dan BI dalam persetujuan dan persyaratan jaminan, termasuk jaminan personal dari pemilik bank dan batasan pinjaman yang ketat,” ujarnya. 






YLKI Respons Bos BCA Tak Mau Ganti Duit Rp 320 Juta yang Dibobol: Pernyataan Terlalu Prematur

9 jam lalu

YLKI Respons Bos BCA Tak Mau Ganti Duit Rp 320 Juta yang Dibobol: Pernyataan Terlalu Prematur

YLKI angkat bicara soal kasus pembobolan rekening nasabah BCA oleh pria bersama tukang becak yang viral di media sosial.


LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Simpanan 25 Basis Poin

10 jam lalu

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Simpanan 25 Basis Poin

LPS menaikkan suku bunga pinjaman simpanan rupiah di bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, dan valas di bank umum masing-masing 25 basis poin.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

11 jam lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK

13 jam lalu

Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK

cara cek BI Checking di HP via iDebku OJK untuk mengajukan pinjaman kredit bagi calon debitur


Bos BTPN Sebut Nilai Aset Perusahaan: Tercatat Nyaris Rp 200 Triliun

14 jam lalu

Bos BTPN Sebut Nilai Aset Perusahaan: Tercatat Nyaris Rp 200 Triliun

Direktur Utama Bank BTPN Henoch Munandar mengungkap nilai aset perusahaan. Hingga September 2022, aset Bank BTPN tercatat mencapai Rp 199,9 triliun.


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

15 jam lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

16 jam lalu

PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis.


OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

16 jam lalu

OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.


OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

23 jam lalu

OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

OJK yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan.


Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak

1 hari lalu

Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya.