Edhy Prabowo: Izin Usaha Budidaya Udang Cukup Melalui BKPM

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau PT Bintan Alumina Indonesia di Kepulauan Riau, Kamis, 2 Juli 2020. Luhut meminta perusahaan menjaga lingkungan. (Foto Humas Pemprov Kepri)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, izin budidaya udang kini dipangkas menjadi satu langkah pengurusan surat pemberitahuan usaha di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  Hal itu sebagai upaya  penyederhanaan regulasi guna meningkatkan produksivitas dan pengembangan budidaya udang nasional.

"Atas arahan Bapak Menko Marinves (Luhut Binsar Pandjaitan) dan Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko), kami terus berkoordinasi dengan seluruh Kementerian yang membidang izin-izin tersebut dan Alhamdulillah sudah bisa mencapai satu kata, bahwa izin ini cukup satu pintu melalui BKPM," kata Edhy melalui pernyataannya, Selasa, 28 Juli 2020. 

Kemarin, Edhy sudah mengikuti rapat bersama lintas kementerian dan lembaga di Kantor Staf Kepresidenan guna membahas penyederhanaan regulasi usaha budidaya udang.

Rapat tersebut dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian UKM dan Koperasi, BKPM dan Kepolisian.

Dalam rapat itu juga disepakati penyederhanaan regulasi. Dimana sebelumnya pembudidaya wajib mengurus 21 izin usaha, kini pemerintah hanya mengharuskan pengurusan satu surat pemberitahuan kegiatan usaha dari BKPM.

"Dengan komunikasi yang kami lakukan bersama lintas kementerian dan lembaga, sehingga izin ini cukup dengan satu surat pemberitahuan untuk melaksanakan kegiatan usaha dari BKPM," kata Edhy.






Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

6 menit lalu

Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

Luhut memperkirakan besaran subsidi motor listrik bakal berkisar Rp 6,5 juta per unit. Apa sebenarnya alasan pemerintah menyubsidi kendaran listrik?


Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

4 jam lalu

Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

Untuk saat ini, pemerintah baru menentukan besaran subsidi untuk pembelian motor listrik.


Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

17 jam lalu

Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mem-buldozer pihak yang mengganggu upaya pemerintah dalam mengejar target investasi domestik.


Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

1 hari lalu

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

Wamenkeu mengatakan penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

1 hari lalu

Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

Luhut yakin pengurangan porsi impor ini dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


Luhut Tegaskan Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa Harus Berjalan Meski RI Kalah di WTO

2 hari lalu

Luhut Tegaskan Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa Harus Berjalan Meski RI Kalah di WTO

Luhut menegaskan proyek smelter nikel oleh PT Vale Indonesia Tbk di Blok Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara harus berjalan.


Terpopuler: BLT BBM Tahap 2 Cair, Tabungan Nasabah BRI Lenyap Rp 10 Juta

3 hari lalu

Terpopuler: BLT BBM Tahap 2 Cair, Tabungan Nasabah BRI Lenyap Rp 10 Juta

Berita terpopuler kemarin diwarnai isu BLT BBM, hilangnya saldo nasabah BRI, sampai Luhut yang bicara perihal kesehatan lingkungan.


Datangi Proyek HPAL di Sulawesi, Luhut Bicara soal Kepentingan dan Kesehatan Lingkungan

3 hari lalu

Datangi Proyek HPAL di Sulawesi, Luhut Bicara soal Kepentingan dan Kesehatan Lingkungan

Luhut mengklaim pemerintah selalu mementingkan kesehatan lingkungan melalui kebijakan-kebijakannya.