TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional alias Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan kenaikan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2021 menjadi 5,2 persen berdampak kepada naiknya anggaran pendidikan dan kesehatan.
"Akibat itu (kenaikan defisit RAPBN 2021) ada sekitar Rp 179 triliun yang akan kami belanjakan dan sudah ada yang sifatnya mandatory, yaitu pendidikan sekitar Rp 38,6 triliun dan Rp 9,5 triliun untuk kesehatan. Tapi itu pun presiden minta didesain ulang," ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 28 Juli 2020.
Apabila dijumlahkan total kenaikan untuk belanja wajib pendidikan dan kesehatan tersebut adalah sebesar Rp 48,1 triliun. Presiden, kata Suharso, mengamanatkan agar anggaran yang digelontorkan tersebut bisa berimbas ganda.
Misalnya reformasi kesehatan nantinya diharapkan bisa berdampak positif pada pemulihan ekonomi, juga pemulihan sistem kesehatan Tanah Air. Hal serupa juga diharapkan dilakukan pada desain belanja pendidikan.
"Sekarang pendidikan terutama dirasakan di tingkat bawah itu adalah soal bagaimana mereka bisa mendapatkan sinyal dengan baik. Dan ternyata dengan belajar dari rumah itu juga ada biaya yang tidak sedikit. Bagi mereka yang daya beli rendah tentu sangat terpukul," ujar Suharso.
Suharso mengatakan pendidikan berbasis daring bisa menyebabkan penggunaan paket internet membengkak. Sehingga akan membebani keluarga berdaya beli rendah. Untuk itu, belanja itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
