Pengusaha Minta Pemerintah Beri Subdisi Pembelian Kamar Hotel selama 6 Bulan

Haryadi Sukamdani. apindo.or.id

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sumakdani meminta pemerintah memberikan suntikan stimulus kepada pelaku usaha perhotelan berupa bantuan pembelian okupansi kamar senilai 20 persen.

Haryadi mengatakan saat ini, tingkat hunian kamar hotel masih di posisi tak lebih dari 20 persen sehingga pemilik perusahaan sulit membangkitkan kembali usahanya.

“Seperti okupansi di Jakarta hanya 20 persen, Batam 10 persen, Surabaya 15 persen, Medan 10 persen, Malang 15 persen, dan yang paling rendah Bali 1 persen,” tutur Haryadi dalam webinar Bisnis Indonesia pada Selasa, 28 Juli 2020.

Subsidi ini, kata Haryadi, mesti digelontorkan kepada hotel non-bintang, bintang satu, hingga bintang lima di seluruh Indonesia. Besaran subsidi untuk masing-masing kamar pun berbeda-beda.

Hotel non-bintang, misalnya, membutuhkan suntikan RP 100 ribu per kamar. Kemudian, hotel bintang satu memerlukan subsidi Rp 200 ribu per kamar, bintang dua senilai Rp 300 ribu per kamar, bintang tiga sebesar Rp 400 ribu per kamar, hotel bintang empat sebesar Rp 500 ribu per kamar, dan hotel bintang lima sebesar Rp 600 ribu per kamar.

Dia mengusulkan bantuan langsung ini dikucurkan sampai kurun waktu enam bulan. “Dengan jangka waktu itu, kami menghitung seluruh hotel di Indonesia membutuhkan subsidi total Rp 21,3 triliun,” ucapnya.






Hotel Ini Tawarkan Diskon Menginap untuk Penumpang Citilink, 3 Hari 2 Malam Rp 590 Ribu

1 hari lalu

Hotel Ini Tawarkan Diskon Menginap untuk Penumpang Citilink, 3 Hari 2 Malam Rp 590 Ribu

Dengan membayar harga spesial Rp 590 ribu, pelanggan Citilink sudah bisa menginap selama 3 hari dua malam di Batiqa Hotel.


Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

1 hari lalu

Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

Jakarta Barat mengingatkan seluruh pengusaha di wilayah tersebut untuk menggaji karyawan sesuai batas Upah Minimum Provinsi (UMP).


Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

1 hari lalu

Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Presiden Aspek menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan UMP yang terdapat dalam Permenaker.


Upah Minimum Ditetapkan, Sepuluh Asosiasi Pengusaha Uji Materiil Permenaker 18 Tahun 2022

2 hari lalu

Upah Minimum Ditetapkan, Sepuluh Asosiasi Pengusaha Uji Materiil Permenaker 18 Tahun 2022

Sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum


Ganjar Umumkan UMP Jawa Tengah 2023 Naik 8,01 Persen jadi Rp 1,96 Juta

3 hari lalu

Ganjar Umumkan UMP Jawa Tengah 2023 Naik 8,01 Persen jadi Rp 1,96 Juta

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Tengah 2023 naik 8,01 persen dibanding tahun 2022.


Laporkan Wiraswastawan Boyolali, Pengusaha Produk Kecantikan Depok Sebut Penipuan

3 hari lalu

Laporkan Wiraswastawan Boyolali, Pengusaha Produk Kecantikan Depok Sebut Penipuan

Pengusaha asal Depok yang melaporkan ke polisi wiraswastawan dari Boyolali dengan tuduhan penipuan dan penggelapan angkat bicara.


Pertimbangkan Hal Ini sebelum Merangkul Mitra Usaha

5 hari lalu

Pertimbangkan Hal Ini sebelum Merangkul Mitra Usaha

Apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan mitra usaha? Simak ulasan berikut agar bisnis tidak gagal.


Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

6 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

6 hari lalu

Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid akan melakukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2022.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

7 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.