Defisit Anggaran 2021 Melebar, Sri Mulyani: Rasio Utang Bisa Mendekati 40 Persen

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pelantikan anggota BPK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pelantikan anggota BPK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin pembiayaan utang pada tahun depan bakal dilakukan secara hati-hati. Terlebih dengan melebarnya defisit anggaran sekitar 1 persen dari 4,17 persen menjadi 5,2 persen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021.

    "Kami akan melakukan pengelolaan dari outstanding utang secara hati-hati. Karena defisit meningkat, debt to GDP ratio kita bisa mendekati 40 persen," ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 28 Juli 2020.

    Dia mengatakan secara umum pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang diperkirakan memberikan dampak stabilitas terhadap Surat Berharga Negara.

    Pemerintah akan tetap mengandalkan penerbitan SBN, baik domestik atau global, konvensional maupun syariah, serta retail maupun non-retail. "Itu semua akan dioptimalkan sehingga mendapatkan komposisi yang stabil," kata dia.

    Tahun depan, Bank Indonesia masih tetap berperan sebagai pembeli siaga pada penerbitan-penerbitan surat utang negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Bersama I antara pemerintah dan bank sentral.

    "Kami akan diskusi dengan BI, bagaimana BI akan tetap melaksanakan fungsi menjadi peserta lelang reguler atau mereka akan masuk melalui green shoe atau private placement," ujar Sri Mulyani.

    Selain melalui penerbitan SBN, dia mengatakan pemerintah tetap akan memenuhi kebutuhan anggaran melalui pembiayaan lain, baik pinjaman bilateral atau multilateral. Sehingga, pemerintah bisa mendapat sumber dana yang relatif murah, namun dengan produktivitas yang maksimal.

    Pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021 menjadi 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka ini jauh lebih tinggi dari desain awal yang disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Sebelumnya, kata Sri Mulyani, DPR telah menerima rancangan defisit awal sebesar 4,17 persen dari PDB. Dalam catatan kesimpulan pembicaraan awal tersebut, DPR mengindikasikan defisit untuk tahun depan bisa ditingkatkan jadi 4,7 persen dari PDB.

    "Namun, di dalam sidang kabinet pagi ini, presiden memutuskan kita akan memperlebar defisit jadi 5,2 persen dari PDB," ujar dia. Menurutnya, desain APBN 2021 akan cenderung difokuskan kepada upaya negara menghadapi ketidakpastian dan pemulihan ekonomi yang masih sangat dipengaruhi oleh kecepatan penanganan Covid-19.

    Dengan defisit di 5,2 persen PDB pada 2021, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memiliki cadangan belanja Rp 179 triliun yang prioritasnya akan ditetapkan oleh Presiden. Ia mengatakan belanja tersebut akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kamala Harris, Senator yang Dikecam Donald Trump, Jadi Pilihan Joe Biden

    Calon Presiden AS Joe Biden memilih Senator California Kamala Harris sebagai calon wakilnya. Pilihan Biden itu mengejutkan Donald Trump.