Chatib Basri Ungkap Alasan Indonesia Sulit Terapkan Lockdown

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • M. Chatib Basri. ANTARA/Fanny Octavianus

    M. Chatib Basri. ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan alasan Indonesia sulit menerapkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia mengatakan, jaminan sosial negara belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat.

    “Kalau meminta orang tinggal di rumah, kita harus bayar mereka. Itu yang menjelaskan kenapa India, Meksiko, Indonesia sulit melakukan PSBB atau lockdown karena jaminan sosial kita enggak cukup,” kata Chatib dalam diskusi virtual dengan Bisnis Indonesia, Selasa, 28 Juli 2020.

    Dia menyebut, kondisi Indonesia berbeda dengan Swedia yang pemerintahnya mampu mencukupi jaminan sosial bagi semua penduduk negara itu sebelum memutuskan lockdown. Di sisi lain, ia memandang kebijakan lockdown menimbulkan bias, khususnya bagi kelompok menengah atas.

    Menurut dia, masyarakat yang bisa tinggal di rumah tanpa beraktivitas di luar ruangan adalah mereka yang memiliki tabungan. “Mereka bisa memutuskan tinggal di rumah untuk menghindari wabah atau bekerja atau beraktivitas,” tuturnya.

    Sedangkan masyakarat yang berada di level ekonomi bawah tidak memiliki pilihan lain kecuali bekerja. Hal ini tercermin dari pemulihan sektor ekonomi yang lebih dulu bergeliat, yakni pasar-pasar tradisional. Namun, kata dia, protokol kesehatan sulit diterapkan sehingga memungkinkan munculnya klaster-klaster Covid-19 yang baru.

    Sementara itu, sektor industri besar atau jasa, seperti penerbangan dan hotel, akan lebih lama pulih. Chatib memperkirakan kalau industri itu tidak mampu bertahan, mereka akan tutup pada enam bulan mendatang. “Karena lebih murah menutup (usaha) daripada bertahan,” ujarnya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selama 4 Bulan Ada Bantuan Tunai untuk Pegawai Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Pemerintah memberikan bantuan tunai bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta selama 4 bulan. Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan hal itu demi ekonomi.