PUPR: Program Padat Karya Tunai Serap 387.549 Tenaga Kerja

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) mengunjungi pembangunan jalan program padat karya tunai di Kampung Kokoda, Distrik Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat, 13 April 2018.  Program padat karya tunai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditujukan untuk menyerap tenaga pekerja sebanyak 263.646 orang. Biaya upah harian yang digelontorkan mencapai Rp2,4 triliun dari total Rp11,24 triliun. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) mengunjungi pembangunan jalan program padat karya tunai di Kampung Kokoda, Distrik Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat, 13 April 2018. Program padat karya tunai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditujukan untuk menyerap tenaga pekerja sebanyak 263.646 orang. Biaya upah harian yang digelontorkan mencapai Rp2,4 triliun dari total Rp11,24 triliun. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Program Padat Karya Tunai telah menyerap 387.549 tenaga kerja dari target penerima manfaat 614.480 tenaga kerja.

    Menurut dia, program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama Padat Karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan atau mendistribusikan dana pembangunan ke desa-desa.

    “Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol jaga jarak untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Tercatat hingga 23 Juli 2020, Program PKT Kementerian PUPR telah menyerap tenaga kerja sebanyak 387.549 orang dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp 4,8 triliun atau sebesar 42,7 persen.

    Kementerian PUPR terus mempercepat penyaluran Program PKT untuk menstimulasi perekonomian secara langsung ke masyarakat.

    Selain itu mengalokasikan anggaran Program PKT 2020 sebesar Rp 11,3 triliun dengan target penerima manfaat 614.480 orang, Kementerian PUPR melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat reguler menjadi dilaksanakan dengan pola padat karya dengan alokasi anggaran Rp 654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang.

    Anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

    Selain itu terdapat 18 kegiatan atau program infrastruktur yang pelaksanaannya diubah dengan metode padat karya dengan durasi kerja 30-100 hari. Kegiatan tersebut di antaranya di bidang Sumber Daya Air (SDA) seperti dukungan manajemen BBWS/BWS, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi seperti DI Rentang dan DI Slinga, pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai, peningkatan tata kelola SDA terpadu, dan penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.