Lawan Rentenir, OJK Siapkan Model Skema Kredit Mikro dan Kecil

Logo OJK. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah menyusun model skema kredit atau pembiayaan melawan rentenir. Model ini nantinya akan menjadi rujukan bagi tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) untuk mengimplementasikan kredit atau pembiayaan melawan rentenir.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristrianti Puji Rahayu menyebutkan, kredit atau pembiayaan itu diberikan oleh lembaga jasa keuangan formal kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah.

Dalam model tersebut, proses pencairan kredit mulai dari 3 hari kerja hingga maksimal 12 hari kerja, dengan suku bunga sama atau di bawah KUR, plafon maksimal Rp 50 juta, dan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan model ini, harapannya dapat mengurangi ketergantungan UMK terhadap entitas kredit informal atau ilegal.

Saat ini ada 114 TPAKD yang telah dikukuhkan untuk memajukan dan mengembangkan pelaku UMK di daerah. Dari jumlah itu, ada 15 TPAKD yang telah mengimplementasikan model kredit melawan rentenir.

Adapun kelima belas TPKAD tersebut yaitu di Kabupaten Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Wonogiri, Tabalog, Kota Surakarta, Tasikmalaya, Malang, Sukabumi, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, DIY, Sumatra Utara, Jambi, dan NTT. Selanjutnya, Provinsi NTB akan menyusul pada Agustus mendatang.






Setelah Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, OJK Lakukan Ini untuk Melindungi Pemegang Polis

3 jam lalu

Setelah Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, OJK Lakukan Ini untuk Melindungi Pemegang Polis

OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life alias WAL pada Senin, 5 Desember 2022.


OJK Sebut Ada 1.631 Pengaduan dan 76 Laporan Konsumen dari Kasus Wanaartha Life

12 jam lalu

OJK Sebut Ada 1.631 Pengaduan dan 76 Laporan Konsumen dari Kasus Wanaartha Life

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menanggapi 1.631 pengaduan dan 76 laporan konsumen ihwal perkara perusahaan asurani Wanaartha Life.


Izin Usaha Asuransi Wanaartha Life Dicabut, Bagaimana dengan Bumiputera?

12 jam lalu

Izin Usaha Asuransi Wanaartha Life Dicabut, Bagaimana dengan Bumiputera?

OJK menyinggung perusahaan asuransi Bumiputera pasca mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi Wanaartha


Sederet Kewajiban Wanaartha Pasca Izin Dicabut OJK: Gelar RUPS hingga Bentuk Tim Likuidasi

15 jam lalu

Sederet Kewajiban Wanaartha Pasca Izin Dicabut OJK: Gelar RUPS hingga Bentuk Tim Likuidasi

Perusahaan jasa asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa lagi.


Jadi Agen BRILink dan Umi, Perempuan Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

16 jam lalu

Jadi Agen BRILink dan Umi, Perempuan Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

Petani dan peternak di desanya banyak yang meminjam uang dari rentenir sebelum mengetahui kegunaan AgenBRILink dan UMi.


OJK Resmi Cabut Izin Perusahaan Asuransi Wanaartha Life

17 jam lalu

OJK Resmi Cabut Izin Perusahaan Asuransi Wanaartha Life

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life, Senin, 5 Desember 2022.


Gaikindo Tanggapi Rencana Insentif Mobil Listrik dari OJK

21 jam lalu

Gaikindo Tanggapi Rencana Insentif Mobil Listrik dari OJK

Gaikindo menyatakan masyarakat Indonesia berminat pada mobil listrik dengan harga di bawah Rp 300 juta. Gaikindo mendukung insentif dari OJK.


Gaikindo Sebut Insentif OJK Bisa Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Gaikindo Sebut Insentif OJK Bisa Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik

Gaikindo Kukuh Kumara menuturkan bahwa guyuran insentif kendaraan listrik dari OJK dapat mendorong pertumbuhan industri.


Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

3 hari lalu

Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

Pemerintah akan menetapkan anggaran untuk KUR sebesar Rp 450 triliun pada tahun 2023 atau naik dari tahun ini yang sebesar Rp 373 triliun.


OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

3 hari lalu

OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) Rico Rinaldy menyatakan adanya 18 pegadaian illegal di daerahnya. Kesemuanya akan diminta datang ke kantor OJK NTB, Kamis 8 Desember 2022.