Iklan
Sementara itu Pengurus Bidang Hubungan Industrial dan Hukum FSPPB, Dedi Ismanto, menerangkan keputusan Erick tidak hanya merugikan pekerja karena jabatan. Namun, hak, kewajiban dan status kepegawaian yang berubah.
Keputusan itu juga mengakibatkan peralihan keuangan, dan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai Pertamina berubah kedudukannya dikuasai anak-anak perusahaan alias subholding. “Dan yang sangat mengkhawatirkan, anak-anak perusahaan Pertamina itu akan diprivatisasi atau denasionalisasi dalam waktu dekat ini,” ujar Dedi.
Gugatan dilayangkan melalui sistem daring ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 Juli 2020. Firma Hukum Sihaloho & Co ditunjuk sebagai pembela serikat pekerja Pertamina.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Iklan
