10 Ribu Keluarga Penerima PKH Dapat Bantuan Usaha Rp 5 Miliar

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara.

    Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 10 ribu Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) Graduasi yang tengah membangun atau merintis usaha akan mendapat bantuan senilai Rp 5 miliar. Bantuan ini diberikan melalui Program Kewirausahaan Sosial (Prokus), Bantuan Stimulan Insentif Modal Usaha (BSIMU).

    "Program kewirausahaan ini memang merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan para KPM PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha," kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2020.

    Bantuan itu adalah bantuan baru. Sebelumnya, 10 juta keluarga miskin penerima PKH juga sudah mendapatkan bantuan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah Covid-19 sebesar Rp 37,4 triliun.

    Bantuan diberikan senilai Rp 500 ribu per keluarga untuk membantu menyangga usaha mikro yang baru saja dirintis agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi. Nantinya, usaha keluarga yang terseleksi juga akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar Rp 3,5 juta per keluarga untuk lebih mengembangkan usahanya.

    Menurut Juliari, program kewirausahaan sosial ini merupakan program jangkar dari program pemberdayaan sosial di Kementerian Sosial. Di hari yang sama, sebanyak 5 keluarga yang berasal dari perwakilan 5 wilayah DKI Jakarta sudah menerima bantuan sebesar Rp. 500 ribu ini.

    Selain menyalurkan bantuan, kementerian juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis. Kegiatan diiikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Koordinator PKH, Koordinator TKSK dan perwakilan KPM PKH Graduasi di wilayah DKI Jakarta yang memiliki rintisan usaha.

    "Bimbingan ini memang merupakan bentuk penguatan usaha - usaha mikro dengan memberikan edukasi bagi mereka untuk bisa mengembangkan usahanya,”  kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.