Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saran Asosiasi Sistem Pembayaran Agar Inklusi Keuangan Meningkat

Reporter

image-gnews
Ilustrasi Cashback dan sistem pembayaran berbasis qr code atau cashless payment. TEMPO/Tony Hartawan
Ilustrasi Cashback dan sistem pembayaran berbasis qr code atau cashless payment. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Rico Usthavia Frans menilai sistem pembayaran harus dilihat sebagai infrastruktur nasional yang juga membutuhkan campur tangan pemerintah dan tidak hanya diserahkan kepada pelaku industri saja.

"Apakah sistem pembayaran nasional ini dianggap sebagai national infrastructure atau tidak. Kita tahu pelabuhan, jalan tol, bandara, itu adalah national infrastructure, artinya pemerintah memang mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur tersebut sedemikian rupa sehingga last miles-nya juga bisa dinikmati oleh pelaku industri," ujar Rico dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2020.

Menurut Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri itu, sistem pembayaran merupakan infrastruktur yang tidak kasat mata. Sistem pembayaran bukan infrastruktur yang bisa gampang dilihat, namun sangat diperlukan.

"Kenapa kartu debit dan kredit pertumbuhannya relatif lambat dari sisi untuk pembelanjaan, karena isunya di-acceptance, biayanya mahal. Tapi tidak ada campur tangan pemerintah atau BI selaku regulator untuk betul-betul mendorong itu sebagai investasi nasional," kata Rico.

Rico menganalogikan bus Transjakarta yang merupakan fasilitas transportasi kota dan dibiayai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemda mengalokasikan dana untuk membangun jalan dan juga dana untuk penyedia jasa bus, sehingga biaya yang sampai ke masyarakat itu bisa diterima dan dibayarkan oleh masyarakat di kisaran Rp 3.000 hingga Rp 5.000.

"Tapi apakah penyedia busnya dibayar berdasarkan Rp 5.000 tadi, pasti tidak. Karena harus ditambah subsidi dari pemda baru bisa jadi sesuatu yang komersial. Misalnya penyediaan EDC, satu kali transaksi di EDC sekitar Rp 2.900, sementara transaksi kita kalau kita pakai QRIS dibayarnya cuma 0,7 persen. 0,7 persen kalau dikali Rp50 ribu, mungkin cuma Rp 300-Rp 500. Jadi setiap kali transaksi bukannya untung malah rugi," ujar Rico.

Rico menilai hal tersebut merupakan bagian yang perlu dipikirkan dan tidak bisa diselesaikan oleh pemain-pemain komersial sehingga harus dibawa ke Bank Indonrsia dan pemerintah sistem pembayaran mau dibawa kemana.

"Kalau kita mau financial inclusion kita cepat, maka pemerintah harus turun tangan membuat kebijakan investasi di infrastruktur sistem pembayaran nasional. Ya memang harus dialokasikan dananya untuk membangun, mensubsidi acceptance sedemikian rupa sehingga nanti ujungnya kita sebagai pemain komersial ini bisa melakukan investasi," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran tengah melakukan transformasi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menjadi BI Fast Payment (BI Fast) yang bertujuan agar sistem pembayaran semakin efisien.

Rico menuturkan pihaknya belum tahu bentuk BI Fast ini nantinya akan seperti apa. Namun secara desain konseptual tatkala pelaku industri diajak berdiskusi oleh bank sentral, tuturnya, arahnya BI akan menjadi penyedia switching untuk transaksi-transaksi real time. Menurutnya, hal tersebut juga bisa dilihat dari satu sisi BI akan menjadi "pesaing" dari lembaga switching.

"Dalam sistem pembayaran ini jika BI Fast diimplementasikan, bagaimana nanti dengan peran switching atau lembaga servis dalam kontribusinya sebagai national payment system sebagai incumbent, apakah nanti akan digantikan oleh BI Fast, co-exist, perannya bagaimana. Ini yang sampai sekarang kami di ASPI juga masih melihat ini sebagai sesuatu yang masih blank"," ujar Rico.

Ia menambahkan belum ada diskusi lebih lanjut antara pelaku industri dengan bank sentral terkait BI Fast Payment tersebut. Namun ia berharap akan ada pembahasan bersama industri karena apabila langsung diterapkan maka pelaku industri akan terkena dampaknya, terutama lembaga switching dan lembaga services.

"Karena BI sebagai pemain juga sebagai wasit di sini. Nah ini bagaimana," kata Rico.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Syarat Gadai Emas di Pegadaian, Perhatikan Bunga dan 3 Jenis Pembayarannya

17 jam lalu

Seorang petugas menunjukkan koleksi emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Syarat Gadai Emas di Pegadaian, Perhatikan Bunga dan 3 Jenis Pembayarannya

Ini syarat untuk gadai emas di Pegadaian. Ketahui bunga dan cara 3 jenis pembayarannya.


Anggota Polri Penembak Debt Collector Diproses Polda Sumsel, Kenali Aturan Hukum Tentang Tukang Tagih Utang Ini

18 jam lalu

Mobil Avanza milik polisi Aiptu FN yang menembak debt collector di Palembang, Sumatera Selatan. ANTARA/M Imam Pramana
Anggota Polri Penembak Debt Collector Diproses Polda Sumsel, Kenali Aturan Hukum Tentang Tukang Tagih Utang Ini

Aiptu FN anggota Polri lakukan penusukan dan penembakan terhadap debt collector yang lakukan penarikan paksa mobilnya. Apa aturan soal debt collector?


Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

1 hari lalu

Pameran produk UMKM di Nusa Tenggara Barat. Dok. Lombok NTB Pearl
Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

Bank Indonesia menggelar sejumlah pelatihan seperti "Pelatihan Pencatatan Keuangan melalui Aplikasi SIAPIK".


Pemerintah Raup Rp 22 Triliun dalam Lelang Surat Utang Negara

1 hari lalu

Surat Utang Negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah. Berikut ulasannya. Foto: Canva
Pemerintah Raup Rp 22 Triliun dalam Lelang Surat Utang Negara

Pemerintah meraup Rp 22,6 triliun melalui lelang Surat Utang Negara pada Selasa, 26 Maret 2024.


PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

1 hari lalu

Suasana pasir putih di kawasan Aloha PIK, Tangerang, 6 Agustus 2023. Aloha Pasir Putih menawarkan menghadirkan nuansa khas Bali atau Hawaii dengan hamparan pasir putih. TEMPO/Fajar Januarta
PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

PIK 2 merupakan pengembang yang akan membangun kawasan reklamasi seluas 9.000 hektar di wilayah Kabupaten Tangerang.


Waspada Menjelang Lebaran, Ini Ciri-Ciri Uang Palsu dan Cara Menghindarinya

2 hari lalu

Karyawan tengah menghitung uang pecahan 100 ribu rupiah di penukaran valuta asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Rupiah ditutup melemah mendekati level Rp16.000 hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
Waspada Menjelang Lebaran, Ini Ciri-Ciri Uang Palsu dan Cara Menghindarinya

Menjelang idul fitri, banyak orang yang menawarkan penukaran uang baru. Sebaiknya tetap waspada dan pahami ciri-ciri uang palsu agar tidak tertipu.


Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi ketika meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024. Jokowi juga meresmikan tiga bandara lain, yaitu Bandara Banggai Laut serta Bandara Bolaang Mongondow dan Bandara Taman Bung Karno di Sulawesi Utara. Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

Presiden Jokowi meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024.


Bupati Taput: 453 Kilometer Jalan Sudah Kita Hotmix

2 hari lalu

Bupati Taput Nikson Nababan saat acara Groundbreaking Rekontruksi Jalan Simpang Aek Mas-Batu Gonting di Kecamatan Siborongborong, Senin (25/3/2024). (Batakpost.com/red)
Bupati Taput: 453 Kilometer Jalan Sudah Kita Hotmix

Pemkab Taput sepanjang 2024 menargetkan pembangunan jalan dengan pengaspalan hotmix di 10 lokasi.


Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah Sulawesi Tengah Sepanjang 147 Kilometer

2 hari lalu

Presiden Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa, 26 Maret 2024. Inpres ini mencakup pembangunan 15 ruas jalan sepanjang 147 kilometer dengan biaya Rp 330 miliar. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah Sulawesi Tengah Sepanjang 147 Kilometer

Jokowi mengatakan peresmian Inpres Jalan Daerah ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah memajukan infrastruktur daerah


Jokowi Hari Ini ke Sulawesi Tengah, Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Kunjungi Pasar

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 22 Maret 2024, untuk kemudian mengunjungi lokasi banjir Demak. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Hari Ini ke Sulawesi Tengah, Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Kunjungi Pasar

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah hari ini, Selasa, 26 Maret 2024.