Mahfud Md Sebut Kasus Century Buat Pejabat Trauma Ambil Kebijakan

Reporter

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan ada trauma di kalangan sejumlah pejabat pemerintahan kala hendak mengambil langkah cepat dalam menanggulangi dampak Covid-19. Padahal, ujar dia, pemerintah perlu menerapkan prosedur khusus dalam mendorong investasi dan kelancaran pembangunan ekonomi di tengah pagebluk.

"Ketika kita harus membuat aturan cepat itu kemudian ada trauma di kalangan beberapa pejabat, bahwa peraturan cepat itu sekarang masuk akal tapi nanti saat situasinya normal, akan dipersoalkan lagi seperti yang sudah-sudah seperti kasus Century," ujar dia dalam sebuah diskusi daring, Sabtu, 25 Juli 2020.

Kasus Century berkaitan dengan penggelontoran dana talangan untuk Bank Century di tengah krisis finansial 2008 lalu. Kala itu Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga diberi Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek. Kebijakan tersebut dianggap merugikan keuangan negara.

Mahfud mengatakan pada waktu kebijakan tersebut diambil, semua pihak menyatakan langkah tersebut bagus. Namun kemudian, kala situasi sudah normal, kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai prosedur, bahkan merembet ke perkara pidana. Sehingga, kasus tersebut memberi trauma pada sejumlah kalangan. "Trauma seperti itu sampai sekarang masih ada."

Beralih kepada kebijakan penanganan dampak Covid-19, Mahfud mengatakan saat ini semua orang menyatakan menjamin. Pemerintah pun mengambil langkah cepat. Sebelum kebijakan itu ditempuh, ia telah mengumpulkan semua penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, KPK, BPKP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian, dan lainnya, untuk memastikan semua kebijakan sudah sesuai aturan dan prosedur yang tepat.

Namun, ia khawatir kebijakan ini akan dipersoalkan di kemudian hari. "Semua menyatakan perlunya aturan darurat karena ini Covid-19, tapi ada juga yang mengatakan bahwa zaman Century juga begitu, bahwa harus cepat ditolong dan diselamatkan," ujar Mahfud. "Waktu itu enggak apa-apa, tapi begitu selesai baru dikatakan bahwa itu salah. Lalu ada yang dibawa ke penjara dan sebagainya, itu juga problem kita. Saya bukan mengeluh, tapi mohon dimaklumi kalau seperti itu terjadi."

CAESAR AKBAR








Indef Ungkap Keluhan Warganet soal Pejabat Pamer Harta hingga Transaksi Janggal Rp 349 T

12 jam lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Indef Ungkap Keluhan Warganet soal Pejabat Pamer Harta hingga Transaksi Janggal Rp 349 T

Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Indef Maisie Sagita memberikan keluhan warganet soal tiga isu yang ramai diperbincangkan yaitu pejabat pajak pamer harta, dugaan TPPU, dan kasus penerima hadiah tapi harus bayar pajak.


Ratusan Buruh Bakal Gelar Aksi Dukung Mahfud MD Bahas Transaksi Janggal Rp 349 T di DPR Besok

15 jam lalu

Sejumlah massa buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ratusan Buruh Bakal Gelar Aksi Dukung Mahfud MD Bahas Transaksi Janggal Rp 349 T di DPR Besok

Kehadiran Mahfud MD besok ke DPR untuk membahas transaksi janggal Rp 349 T mendapat dukungan dari para buruh.


Jokowi Disebut Sudah Kantongi Nama Kepala BNPT Baru

16 jam lalu

Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan tanggapan atas penolakan terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Jokowi Disebut Sudah Kantongi Nama Kepala BNPT Baru

Jokowi dikabarkan telah menerima sejumlah nama yang akan menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT.


Partai Buruh Dukung Mahfud MD yang Akan Hadir Besok di DPR

16 jam lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Partai Buruh Dukung Mahfud MD yang Akan Hadir Besok di DPR

Partai Buruh akan menggerakkan massa dan bakal diikuti oleh ratusan buruh di depan Gedung DPR RI untuk mendukung Mahfud MD.


Laporkan Mahfud MD, Kepala PPATK dan Sri Mulyani, MAKI: Ini Logika Terbalik Saya Dukung Mereka

17 jam lalu

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Boyamin diperiksa kapasitasnya sebagai Direktur PT Bumirejo, terkait pengembangan perkara pencucian uang dengan tersangka Bupati Banjarnegara (nonaktif), Budhi Sarwono, dalam korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
Laporkan Mahfud MD, Kepala PPATK dan Sri Mulyani, MAKI: Ini Logika Terbalik Saya Dukung Mereka

MAKI melaporkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kementerian Keuangan Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud MD ke Bareskrim


Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Mahfud Md: Bagus

17 jam lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Mahfud Md: Bagus

Mahfud Md menegaskan tidak ada aksi pembocoran ketika dia mengungkap transaksi ratusan triliun tersebut.


Sri Mulyani Beri Penjelasan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan membahas kabar transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Beri Penjelasan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menanggapi soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu setelah mendapatkan penjelasan dari Sri Mulyani.


Ini Bocoran Pertanyaan Benny K. Harman yang Bakal Dicecar ke Mahfud MD Besok

23 jam lalu

Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ini Bocoran Pertanyaan Benny K. Harman yang Bakal Dicecar ke Mahfud MD Besok

Anggota Komisi Hukum DPR Benny K. Harman telah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat besok.


Sri Mulyani Beberkan Surat PPATK soal Transaksi Rp 349 T, Seperti Apa Isinya?

23 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Sri menjelaskan jika ada transaksi janggal yang menyangkut unsur dari Kemenkeu, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah korektif terhadap 193 dari pegawainya.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Beberkan Surat PPATK soal Transaksi Rp 349 T, Seperti Apa Isinya?

Sri Mulyani membeberkan isi surat dari PPATK soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun. Bagaimana sebenarnya isinya?


Benny K. Harman dan Mahfud MD Saling Tantang Soal Transaksi Janggal

1 hari lalu

Benny K. Harman. TEMPO/Imam Sukamto
Benny K. Harman dan Mahfud MD Saling Tantang Soal Transaksi Janggal

Benny K. Harman menantang balik Mahfud MD soal transaksi janggal di Kemenkeu. Ia berharap Mahfud konsisten dan tidak mencla-mencle.