Mahfud Md Sebut Rumitnya Birokrasi Bikin Investor Frustrasi

Reporter

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis, 6 Februari 2020. Mahfud hadir bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo. Tempo/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan ketidakpastian hukum sudah lama menjadi keluhan yang menghambat dunia bisnis dan investasi di Tanah Air. Adapun kepastian hukum ini menyangkut regulasi dan penegakannya.

Acapkali, kata Mahfud, hukum dari segi regulasi sudah memberikan kepastian. Namun, ketidakpastian justru terjadi di lapangan dengan adanya kolusi dan kecurangan baik di level birokrasi maupun pelaku usaha.

Ia pun bercerita bahwa pada era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya pun pernah ada investor yang mau masuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun kemudian mandek lantaran perkara birokrasi.

"Setelah berjalan, ternyata mandek di birokrasi, katanya harus melalui peraturan ini, surat ini itu, Kepres ini itu dan sebagainya. Sehingga orang frustrasi dan enggak jadi. Artinya di birokrasi ada sesuatu," ujar dia dalam sebuah diskusi daring, Sabtu, 25 Juli 2020.

Mahfud mengatakan perkara birokrasi adalah mengenai berbagai peraturan misalnya pada tingkat Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, hingga aturan imigrasi. Sejak dulu, tutur dia, setiap pemerintahan sudah memprogramkan adanya perbaikan kepastian hukum.

Namun, ihwal kepastian hukum tersebut sangat sulit diselesaikan. "itu yang menyebabkan investasi kita tersendat-sendat," ujar Mahfud. Berdasarkan evaluasi pemerintah, ia mengatakan dunia usaha sering dihambat oleh berbagai aturan dan regulasi yang berbenturan satu sama lain. Pasalnya, regulasi itu memberi aturan berdasarkan bidangnya masing-masing.

Persoalan dalam regulasi tersebut, menurut Mahfud, sangat sulit diselesaikan masing-masing berdasarkan bidangnya. Sebab, apabila aturan di satu bidang diselesaikan, akan ada bidang lain yang menghambat. Padahal, kepastian hukum sangat diperlukan untuk memuluskan investasi.

"Orang tanda tanya mau diselesaikan dari mana, orang mau investasi. Jadi memang birokrasinya buruk. Terkadang setiap keputusan itu harus dibeli. Orang bisa punya urusan penting tertahan lama, kadang urusan tidak penting cepat selesai, tergantung punya teman atau uang berapa untuk suap," ujar Mahfud.

Untuk itu, Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo telah merencanakan menerbitkan omnibus law, khususnya di bidang perekonomian. Sehingga, pemerintah bisa menyelesaikan persoalan hukum itu secara terperinci melalui sebuah peraturan. "Tapi seperti diketahui, sampai sekarang masih ada perdebatan," ujar dia.

CAESAR AKBAR






Kepulauan Widi Tidak Dijual, Sandiaga Uno: Yang Ditawarkan ke Investor Asing, Kerja Samanya

19 jam lalu

Kepulauan Widi Tidak Dijual, Sandiaga Uno: Yang Ditawarkan ke Investor Asing, Kerja Samanya

Sandiaga Uno menegaskan pulau-pulau yang ada di gugus Kepulauan Widi, Maluku Utara, adalah milik Indonesia.


Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

20 jam lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Menkopolhukam: Pemerintah Izinkan BRI Liga 1 Kembali Bergulir Tanpa Penonton

23 jam lalu

Menkopolhukam: Pemerintah Izinkan BRI Liga 1 Kembali Bergulir Tanpa Penonton

Pemerintah memberikan izin kompetisi BRI Liga 1 kembali bergulir, namun tak boleh ada penonton yang hadir di stadion.


Melawat ke Qatar, Sandiaga Cari Investor untuk Destinasi Super Prioritas

2 hari lalu

Melawat ke Qatar, Sandiaga Cari Investor untuk Destinasi Super Prioritas

Sandiaga Uno melawat ke Qatar mencari investor untuk berinvestasi di lima destinasi super prioritas (DSP) Indonesia.


KEK Nongsa Batam Resmi Beroperasi, Pengelola Bisa Undang Investor Masuk

2 hari lalu

KEK Nongsa Batam Resmi Beroperasi, Pengelola Bisa Undang Investor Masuk

Pengelola KEK Nongsa Batam sudah bisa mengundang investor untuk masuk dan mengembangkan kegiatan yang ada di dalamnya.


Hotman Paris dan Zulkifli Hasan Terima Pengaduan Warga di Kopi Johny

2 hari lalu

Hotman Paris dan Zulkifli Hasan Terima Pengaduan Warga di Kopi Johny

Hotman Paris sering menerima pengaduan dan konsultasi hukum bagi warga di Kopi Johny, Kelapa Gading


Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

3 hari lalu

Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

Bahlil Lahadalia menampik soal persepi mengemis investor dalam revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) ihwal kepemilkan lahan dari 90 tahun menjadi 180 tahun.


Sebut Sejumlah Negara Komitmen Investasi Ratusan Triliun di IKN, Bahlil: Sebagian Sudah Berjalan

3 hari lalu

Sebut Sejumlah Negara Komitmen Investasi Ratusan Triliun di IKN, Bahlil: Sebagian Sudah Berjalan

Bahlil Lahadalia mengatakan menyebut sejumlah negera siap berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

4 hari lalu

Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024.


Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

4 hari lalu

Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

Penegasan ini disampaikan Mahfud Md di tengah masih berhembusnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.