Perjalanan Dinas PNS Digenjot, Luhut Akui Dapat Kritik

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mendapat kritik lantaran pemerintah menggenjot perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) ke tujuh destinasi wisata.

"Ada yang mengkritik terkait perjalanan dinas sekarang. Namun bila tidak dilakukan itu, pariwisata tidak akan jalan,” kata Luhtut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 6 Juli lalu telah merilis surat edaran terkait kebijakan perjalanan dinas PNS. Surat itu ditujukan untuk tujuh kementerian di bawah Kemenko.

Isi surat tersebut salah satunya meminta setiap kementerian dan lembaga mempersiapkan matriks atau skema termasuk anggaran untuk pelaksanaan perjalanan dinas ke Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, dan Mandalika. Adapun pelaksanaan perjalanan dinas ini dimulai pada akhir Juli hingga November 2020.

Luhut mengatakan, setelah realokasi, sepanjang tahun ini kementeriannya memperoleh anggaran sebesar Rp 9,2 milar. Hingga Juni 2020, Kemenko telah menyerap anggaran sebesar Rp 2,6 miliar.






Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

1 jam lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Begini Lobi Luhut ke Elon Musk Biar Tesla Investasi Pabrik Mobil Listrik di RI

1 jam lalu

Begini Lobi Luhut ke Elon Musk Biar Tesla Investasi Pabrik Mobil Listrik di RI

Luhut Pandjaitan optimistis Tesla akan berinvestasi di Indonesia. Investasi mobil listrik di Cina disebutnya lebih mahal.


Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

1 jam lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Begini 5 Pernyataan Menko Luhut Pandjaitan Getol Soal Insentif Kendaraan Listrik

5 jam lalu

Begini 5 Pernyataan Menko Luhut Pandjaitan Getol Soal Insentif Kendaraan Listrik

Belakangan, Menko Marves Luhut Pandjaitan getol berbicara soal insentif kendaraan listrik, termasuk pemerintah akan mensubsidi pembeliannya.


Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

23 jam lalu

Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

Luhut memperkirakan besaran subsidi motor listrik bakal berkisar Rp 6,5 juta per unit. Apa sebenarnya alasan pemerintah menyubsidi kendaran listrik?


Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

1 hari lalu

Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

Untuk saat ini, pemerintah baru menentukan besaran subsidi untuk pembelian motor listrik.


Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

1 hari lalu

Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mem-buldozer pihak yang mengganggu upaya pemerintah dalam mengejar target investasi domestik.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

1 hari lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

1 hari lalu

DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023 yang berlangsung kemarin.


Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

2 hari lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.