Serahkan Audit ke Luhut, BPK Apresiasi Opini WTP 4 Kali Beruntun

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberi penjelasan setelah mendapat laporan soal kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tahunan untuk periode anggaran 2019 kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat, 24 Juli 2020. Laporan tersebut diserahkan oleh anggota IV BPK Isma Yatun kepada Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.

Isma menyebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari lembaganya. "Kami apresiasi karena kementerian ini sudah empat kali berturut-turut memperoleh WTP," tuturnya saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jumat, 24 Juli 2020.

Di samping itu, Isma menyatakan Kementerian yang dipimpin Luhut telah menindaklanjuti lebih dari 93 persen rekomendasi BPK. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya mencapai 80 persen.

Ia berharap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memproses rekomendasi BPK sampai tuntas. Sebab selama ini, Isma menyebut belum ada satu pun kementerian dan lembaga yang berhasil menindaklanjuti temuan BPK sampai tuntas.

Dalam LKPP 2019, BPK mengkonsolidasi 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019. Dari 88 laporan keuangan tersebut, BPK memberi opini WTP terhadap 84 LKKL dan satu LKBUN yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, BPK mencatat ada dua LKKL yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Jumlah ini menurun dibandingkan 2018 yang sebanyak empat LKKL. Kemudian, masih terdapat satu LKKL yang mendapat opini tidak menyatakan pendapat. Jumlah ini masih sama dengan 2018.

Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019, BPK masih mengidentifikasi sejumlah masalah terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalah tersebut meliputi kelemahan dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP); kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 
belum diukur/diestimasi; pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp 2.876,76 triliun yang belum didukung standar akuntansi; serta penyajian aset dari realisasi belanja untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 44,20 triliun pada 34 K/L yang tidak seragam.

Permasalahan lainnya ialah skema pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pos pembiayaan tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan investasi tanah PSN untuk kepentingan umum. Ini tidak sesuai dengan PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Kemudian, BPK menemukan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program kegiatan dengan tahun penganggaran atas kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | HENDARTYO HANGGI






Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

18 jam lalu

Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

Luhut memperkirakan besaran subsidi motor listrik bakal berkisar Rp 6,5 juta per unit. Apa sebenarnya alasan pemerintah menyubsidi kendaran listrik?


Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

22 jam lalu

Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

Untuk saat ini, pemerintah baru menentukan besaran subsidi untuk pembelian motor listrik.


Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

1 hari lalu

Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mem-buldozer pihak yang mengganggu upaya pemerintah dalam mengejar target investasi domestik.


Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

2 hari lalu

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

Wamenkeu mengatakan penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

2 hari lalu

Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

Luhut yakin pengurangan porsi impor ini dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


Luhut Tegaskan Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa Harus Berjalan Meski RI Kalah di WTO

3 hari lalu

Luhut Tegaskan Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa Harus Berjalan Meski RI Kalah di WTO

Luhut menegaskan proyek smelter nikel oleh PT Vale Indonesia Tbk di Blok Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara harus berjalan.


Terpopuler: BLT BBM Tahap 2 Cair, Tabungan Nasabah BRI Lenyap Rp 10 Juta

3 hari lalu

Terpopuler: BLT BBM Tahap 2 Cair, Tabungan Nasabah BRI Lenyap Rp 10 Juta

Berita terpopuler kemarin diwarnai isu BLT BBM, hilangnya saldo nasabah BRI, sampai Luhut yang bicara perihal kesehatan lingkungan.


Datangi Proyek HPAL di Sulawesi, Luhut Bicara soal Kepentingan dan Kesehatan Lingkungan

4 hari lalu

Datangi Proyek HPAL di Sulawesi, Luhut Bicara soal Kepentingan dan Kesehatan Lingkungan

Luhut mengklaim pemerintah selalu mementingkan kesehatan lingkungan melalui kebijakan-kebijakannya.