Kemenkeu Pantau Risiko Lonjakan Inflasi Akibat Skema Bagi Beban dengan BI

Reporter

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman (kiri) dan travel blogger Febrian (kanan) saat sesi bincang tentang infrastruktur yang berdampak pada sektor pariwisata, Jumat, 28 Februari 2020. TEMPO/Bram Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia terus memantau risiko inflasi akibat kebijakan berbagi beban dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Risiko inflasi itu selalu kami diskusikan dan monitor terus dengan Bank Indonesia," ujar Luky dalam konferensi video, Jumat, 24 Juli 2020. Meski demikian, ia mengatakan sampai sekarang inflasi di Tanah Air masih terpantau sangat terkendali.

Hingga Juni lalu, tingkat inflasi masih terjaga rendah sebesar 1,96 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Luky mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi terkena dampak pandemi dan cenderung menurun. Hal tersebut juga sejalan dengan turunnya permintaan dari masyarakat.

"Jadi kami sudah berhitung dengan BI, insya Allah inflasi sampai dengan akhir tahun ini masih cukup terjaga," ujar Luky.

Selain soal inflasi, ia berujar pemerintah dan BI juga telah memperhitungkan imbas kebijakan burden sharing tersebut terhadap nilai tukar, serta kredibilitas pasar Surat Berharga Negara. Ia yakin risiko-risiko tersebut masih bisa dikendalikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Surat Keputusan Bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia tentang berbagi beban penanganan Covid-19 sudah diteken. "SKB sudah ditandatangani, tetapi kami dengan BI akan terus melihat kalau ada yang perlu ditambahkan, SKB I dan II sudah ditandatangani dan sudah operasional," ujar dia dalam konferensi video, Senin, 20 Juli 2020.

Skema pelaksanaan SKB II ini pada sektor public goods atau public benefit sebesar Rp 367 triliun akan dilakukan melalui private placement. "Bukan lewat lelang biasa. Tapi nanti sesuai kebutuhan kami akan mengajukan ke BI, kemudian diterbitkan SBN dan dibeli oleh BI," ujar Luky. Sementara, untuk non-public goods akan menggunakan mekanisme pasar biasa.

Sebelumnya, sejumlah pihak telah mewanti-wanti adanya risiko meningkatnya laju inflasi akibat kebijakan tersebut. Pasalnya skema ini akan membuat bank sentral mengucurkan dana jumbo dan berpotensi memicu peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual mengatakan risiko itu bisa terjadi apabila dosis pelaksanaan kebijakan tersebut berlebihan. "Ada risiko kalau dosis monetisasi ini berlebihan akan berdampak kepada inflasi dalam jangka panjang," kata dia, 7 Juli 2020.

Menurut David, kondisi inflasi yang masih rendah seperti saat ini berpotensi berbalik arah apabila upaya pengendalian inflasi tidak cukup optimal. Ia meminta pemerintah mengutamakan ketersediaan barang dan produksi dalam negeri.

Ekonom Institute for Development of Economics ad Finance Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan peningkatan laju inflasi bisa terjadi pada paruh kedua 2020. "Ini akan menjadi blunder pada daya beli masyarakat. Yang paling harus diwaspadai adalah dari sisi inflasi bahan pangan," kata dia.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga diminta berhati-hati dalam menjalankan skema bagi beban, khususnya dalam rangka menjaga tingkat independensi bank sentral, yang berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan investor. "Muara akhirnya ke kurs rupiah. Kalau ada distrust, rupiah bisa melemah dalam jangka waktu yang panjang."

CAESAR AKBAR | GHOIDA RAHMAH






Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

3 jam lalu

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.


Jokowi Sebut Situasi Tahun Depan Sangat Sulit: Kita Harus Memiliki Perasaan yang Sama

6 jam lalu

Jokowi Sebut Situasi Tahun Depan Sangat Sulit: Kita Harus Memiliki Perasaan yang Sama

Jokowi mengatakan kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal maupun moneter dapat menimbulkan risiko yang besar.


Indef Prediksi Inflasi November Tembus 0,3 Persen, Harga Beras Jadi Pendorong Terbesar

11 jam lalu

Indef Prediksi Inflasi November Tembus 0,3 Persen, Harga Beras Jadi Pendorong Terbesar

Secara year on year, inflasi diperkirakan bakal mencapai 5 persen pada November ini.


Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

19 jam lalu

Gubernur BI: Koordinasi Erat Jadi Kekuatan RI Hadapi Ekonomi Dunia yang Bergejolak

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan Indonesia memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi perekonomian global yang bergejolak.


Gubernur BI Paparkan 5 Risiko yang Dihadapi Perekonomian Global

19 jam lalu

Gubernur BI Paparkan 5 Risiko yang Dihadapi Perekonomian Global

Di tengah perekonomian global yang masih bergejolak, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan ada risiko stagflasi, bahkan resflasi.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

20 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

1 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


Survei Charta Politika: Penegakan Hukum Masih Dapat Rapot Merah

1 hari lalu

Survei Charta Politika: Penegakan Hukum Masih Dapat Rapot Merah

Survei Charta Politika menyebut kondisi penegakan hukum di Indonesia masih mendapat rapot merah. Meski ada peningkatan dibandingkan survei sebelumnya


Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

1 hari lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

2 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.