Penyebab Kemenparekraf Paling Rendah Serap Anggaran

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerahkan bantuan untuk pekerja pariwisata di Yogyakarta yang terdampak wabah corona. Foto: Antara


Presiden Jokowi pada akhir Juni lalu menunjukkan kejengkelannya kepada para menteri dalam rapat Kabinet yang diunggah melalui YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi meminta belanja kementerian dipercepat. Bahkan, ia meminta jajarannya mengeluarkan aturan menteri apabila menemui hambatan. Jokowi menyatakan siap mengeluarkan Peraturan Presiden apabila dibutuhkan demi pemulihan ekonomi nasional.

Belanja kementerian yang menjadi sorotan Jokowi ialah di bidang kesehatan yang dianggarkan Rp 75 triliun. Kala itu, baru 1,53 persen dari alokasi dana tersebut yang sudah disalurkan. Belum lagi dana bantuan sosial yang belum 100 persen terserap.

"Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi," tutur Jokowi.

Di bidang ekonomi, Jokowi menyoroti stimulus yang belum tersalurkan kepada dunia usaha, baik industri, pengusaha besar, hingga pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Ia mengatakan para pelaku sudah sedang menanti adanya bantuan tersebut.

"Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary," kata dia. Saking jengkelnya, ia pun mengatakan bisa melakukan hal-hal luar biasa untuk membereskan masalah itu, mulai dari membubarkan lembaga hingga mengocok ulang kabinet. "Saya sudah kepikiran ke mana-mana."

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyebab lambatnya realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan dampak virus corona ialah sistem birokrasi di Indonesia yang menuntut para birokrat untuk tidak sembarangan dalam mengeksekusi anggaran. "Biasanya yang berniat baik paling khawatir, kalau memang niat maling tetap saja kerja keras, kalau baik sangat hati-hati dan menjadi dilema kami," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 29 Juni 2020.

Dia mengatakan lambatnya proses tersebut menjadi alasan Presiden  Jokowi geram. Kegeraman itu, kata dia, adalah untuk meyakinkan jajarannnya berani mengambil sikap tegas dan cepat di tengah masa krisis seperti saat ini.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR






Terpopuler Bisnis: Skenario Bahlil Jika RI Kalah di WTO Lagi, Telanjur Bayar Mahal PBB Solo

40 menit lalu

Terpopuler Bisnis: Skenario Bahlil Jika RI Kalah di WTO Lagi, Telanjur Bayar Mahal PBB Solo

Berita terpopuler ekonomi bisnis Selasa kemarin dimulai dari pernyataan Bahlil Lahadalia menekankan Indonesia tetap melarang ekspor nikel.


OPM Sandera Pilot Susi Air: Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tidak Main-main

7 jam lalu

OPM Sandera Pilot Susi Air: Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tidak Main-main

Jubir OPM Sebby Sambom memperingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak bermain-main dengan kelompoknya yang menyandera pilot pesawat Susi Air


Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Pernah Berharap Selesai 2022

11 jam lalu

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Pernah Berharap Selesai 2022

PresidenJokowi meminta Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana atau RUU Perampasan Aset segera disahkan.


Keluarga Sopir Audi Tersangka Tabrak Lari Mahasiswi Cianjur Memohon Keadilan ke Jokowi

11 jam lalu

Keluarga Sopir Audi Tersangka Tabrak Lari Mahasiswi Cianjur Memohon Keadilan ke Jokowi

Kakak sopir sedan Audi, Sugeng Guruh tersangka tabrak lari meminta Presiden RI Joko Widodo menyelamatkan adiknya yang tidak bersalah


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

12 jam lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Yakini IPK Tak Pengaruhi Investasi: Pemodal Lihat Untung Gede atau Enggak

13 jam lalu

Jokowi Yakini IPK Tak Pengaruhi Investasi: Pemodal Lihat Untung Gede atau Enggak

Jokowi meyakini anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 202 tidak akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

13 jam lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

13 jam lalu

Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

Mantan aktivis mahasiswa yang kini menjadi politikus PDIP. Berikut profil Budiman Sudjatmiko.


Jokowi Beri Sikap Resmi Usai IPK Anjlok: Minta Aparat Proses Pidana Tanpa Pandang Bulu

14 jam lalu

Jokowi Beri Sikap Resmi Usai IPK Anjlok: Minta Aparat Proses Pidana Tanpa Pandang Bulu

Presiden Jokowi mengingkatkan aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.


Soal Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Bahlil: Mana Bisa Bapak Jokowi Digertak Sama Negara Lain

14 jam lalu

Soal Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Bahlil: Mana Bisa Bapak Jokowi Digertak Sama Negara Lain

Bahlil kembali buka suara soal gugatan Uni Eropa melalui WTO atas kebijakan pemberhentian ekspor nikel yang dilakukan RI sejak 2019.