Ruang Defisit APBN Diperbesar, OJK: Pemerintah Sangat Generous

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyerahkan buku laporan 2 tahun Bank Wakaf Mikro kepada Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso menanggapi keputusan pemerintah melonggarkan ruang fiskal dengan memperlebar batasan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam kondisi normal, defisit anggaran ditetapkan di bawah 3 persen, sedangkan saat ini di atas 6 persen dari Produk Domestik Bruto. 

"Kita tahu sendiri saat ini pemerintah sangat generous (murah hati) bahkan budget-nya pun sudah dilonggarkan," kata Wimboh dalam diskusi virtual, Kamis, 23 Juli 2020.

Untuk menggairahkan aktivitas ekonomi di sektor keuangan dan sektor riil pemerintah juga telah memberikan penjaminan kredit modal kerja, subsidi bunga, hingga penempatan dana di perbankan. 

Bank Indonesia pun telah menurunkan reserve requirement atau giro wajib minimum dan sudah melakukan ekspansi dengan membeli surat utang pemerintah dengan suku bunga di bawah pasar. "Ini yang kami sebut kebijakan ekonomi generous. Kalau tidak dilakukan, akan berbahaya," ucap Wimboh.

Lebih jauh Wimboh menjelaskan OJK melihat kekuatan modal perbankan hingga saat ini masih sangat cukup atau bahkan sudah di atas ambang batas. Masih kuatnya permodalan perbankan itu di antaranya terlihat dari bagaimana dukungannya terhadap kebijakan relaksasi pemerintah dan otoritas terkait lainnya untuk dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Kalau tidak kami kasih ruang begitu, akan masuk ke modal bank di bawah threshold, ini dalam konteks jaga stabilitas sektor keuangan dan ekonomi," ucap Wimboh.

Dia menuturkan pada Mei 2020 rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio(CAR) bank mencapai 22,16 persen. Angka itu menunjukkan kenaikan dari catatan April yang sebesar 22,13 persen. Angka CAR tersebut juga masih jauh di atas ambang batas minimal CAR yang telah ditetapkan di kisaran 8 persen hingga 11 persen. 






Gaikindo Sebut Insentif OJK Bisa Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik

14 jam lalu

Gaikindo Sebut Insentif OJK Bisa Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik

Gaikindo Kukuh Kumara menuturkan bahwa guyuran insentif kendaraan listrik dari OJK dapat mendorong pertumbuhan industri.


Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

2 hari lalu

Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

Pemerintah akan menetapkan anggaran untuk KUR sebesar Rp 450 triliun pada tahun 2023 atau naik dari tahun ini yang sebesar Rp 373 triliun.


Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

2 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

2 hari lalu

OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) Rico Rinaldy menyatakan adanya 18 pegadaian illegal di daerahnya. Kesemuanya akan diminta datang ke kantor OJK NTB, Kamis 8 Desember 2022.


Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

3 hari lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

3 hari lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

3 hari lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

3 hari lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

3 hari lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

3 hari lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.