Mantan Bos Jasa Marga Tersangka, Begini Pergerakan Saham Waskita

Pengunjung melintas di depan papan tampilan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (24/10/2017).Foto Agung Rahmadiansyah/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif dalam proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Salah satu tersangka baru itu adalah mantan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani (DS).

Selain itu ada dua tersangka baru lainnya yakni Dirut PT Waskita Beton Precast Jarot Subana (JS) dan Wakil Kadiv II PT Waskita Karya Fakih Usman (FU).

Ketua KPK, Firli Bahuri, menyebutkan penetapan ketiga tersangka itu dilakukan setelah pihaknya menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi. "KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan pada 13 Juli 2020 dengan tiga orang sebagai tersangka," ucapnya, Kamis, 23 Juli 2020.

Dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini, saham Waskita Karya atau WSKT naik 2,82 persen atau 20 poin menjadi Rp730. Namun, sepanjang tahun berjalan harganya melorot 50,84 persen.

Kapitalisasi pasar BUMN karya tersebut mencapai Rp 9,91 triliun. Dalam 5 tahun terakhir, saham BUMN itu bergerak di rentang yang lebar, yakni Rp 394 - Rp 3.150.

Sebelumnya KPK menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini merupakan pengembangan perkara. Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman dan Eks Kepala Bagian Keuangan dan Resiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar menjadi tersangka.






Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

25 menit lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

37 menit lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

38 menit lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

1 jam lalu

RAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono

RAPBD DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU KUA-PPAS 2023.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

4 jam lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

5 jam lalu

Pemkab Kediri Dorong Seniman dan Budayawan Melek Digital

Kemajuan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku seni dan budaya.


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

6 jam lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

8 jam lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

13 jam lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

13 jam lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.