Luhut Minta Pengusaha Patuhi Patokan Harga Penjualan Bijih Nikel

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pelaku usaha mematuhi penetapan harga patokan penjualan bijih nikel seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Tahun 2020. Aturan terkait harga ditetapkan untuk alasan keadilan terhadap penambang dengan smelter.

“Pemerintah berposisi sebagai wasit, tidak akan berpihak kepada siapa pun. Namun kami minta seluruh pelaku usaha, baik penambang maupun smelter, untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama,” tutur Deputi VI Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto yang menyitir Luhut seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Juli 2020.

Menurut Seto, pemerintah memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan terkait harga patokan mineral (HPM). Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha atau pemotongan ekspor, atau pencabutan izin. Pemberian sanksi pun harus didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Adapun tujuan penetapan HPM adalah untuk menciptakan keseimbangan antara penambang dan pengusaha smelter serta mengoptimalkan potensi pendapatan pajak di Indonesia. Hal ini juga mendorong good mining practices kendati tetap menjaga daya saing industri penghiliran di Indonesia.






Soal Indonesia Kalah di Gugatan WTO, Energy Watch: Ini Sumber Daya Kita, Lawan!

7 jam lalu

Soal Indonesia Kalah di Gugatan WTO, Energy Watch: Ini Sumber Daya Kita, Lawan!

Energy Watch menyatakan Indonesia tidak perlu takut meski kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel di WTO.


Setelah Modifikasi Cuaca Berhasil di G20, Luhut Ingin RI Punya Lembaga Khusus

1 hari lalu

Setelah Modifikasi Cuaca Berhasil di G20, Luhut Ingin RI Punya Lembaga Khusus

Negara lain, seperti Thailand, kata Luhut, memiliki lembaga modifikasi cuaca yang pertanggungjawabannya langsung kepada raja.


Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

2 hari lalu

Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan hidup akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timur, Nusa Tenggara Timur.


Kasus Tumpahan Minyak Montara, Luhut: Perusahaan Asal Thailand Setuju Bayar Ganti Rugi Rp 2 Triliun

2 hari lalu

Kasus Tumpahan Minyak Montara, Luhut: Perusahaan Asal Thailand Setuju Bayar Ganti Rugi Rp 2 Triliun

Menko Luhut Pandjaitan membeberkan kabar terbaru kasus tumpahan minyak Montara. Salah satunya soal PTTEP yang setuju membayar ganti rugi Rp 2 triliun.


Indonesia Kalah Sengketa Soal Ekspor Nikel, Apa Manfaat Nikel untuk Peralatan Militer?

2 hari lalu

Indonesia Kalah Sengketa Soal Ekspor Nikel, Apa Manfaat Nikel untuk Peralatan Militer?

Di banyak industri, bahan tambang nikel yang ditemukan pada 1751 ini sudah banyak digunakan, untuk apa saja? Salah satunya untuk peralatan militer.


Konsumsi Minyak RI Besar, Luhut: Target Kita Produksi 1 Juta Barel di 2030

3 hari lalu

Konsumsi Minyak RI Besar, Luhut: Target Kita Produksi 1 Juta Barel di 2030

Luhut Binsar Panjaitan mengatakan konsumsi energi Indonesia cukup besar, khususnya minyak bumi.


Indonesia Ekspor Ikan Sarden Kaleng ke Australia Senilai Rp 14 Miliar

3 hari lalu

Indonesia Ekspor Ikan Sarden Kaleng ke Australia Senilai Rp 14 Miliar

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melepas ekspor perdana produk ikan sarden kaleng produksi CV Pasific Harvest ke Australia.


Sejumlah Risiko Jika Indonesia Kalah Banding Larangan Ekspor Nikel di WTO

4 hari lalu

Sejumlah Risiko Jika Indonesia Kalah Banding Larangan Ekspor Nikel di WTO

Bhima Yudhistira, menilai kekalahan gugatan RI soal kebijakan larangan ekspor nikel akan berdampak signifikan untuk Indonesia.


RI Kalah Gugatan Perkara Ekspor Nikel di WTO, Menteri ESDM: Ada Peluang Banding

4 hari lalu

RI Kalah Gugatan Perkara Ekspor Nikel di WTO, Menteri ESDM: Ada Peluang Banding

Indonesia siap mengajukan banding atas putusan perkara nikel.


4 Perusahaan Indonesia Teken Kontrak Ekspor ke Cile Senilai Rp 90 Miliar

5 hari lalu

4 Perusahaan Indonesia Teken Kontrak Ekspor ke Cile Senilai Rp 90 Miliar

Dalam skema persetujuan kemitraan itu, terdapat lima kontrak bisnis senilai US$ 5,8 juta atau setara Rp 90 miliar ekspor Indonesia ke Cile.