TEMPO.CO, Jakarta - Laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau opini WTP dari Badan Periksaan Keuangan (BPK) untuk periode 2019. Ini opini WTP pertama bagi Edhy Prabowo sejak memimpin KKP.
"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KKP yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntable dan transparan. Terima kasih juga untuk BPK atas bimbingan dan arahan kepada jajaran kami," ujar kata Edhy dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Juli 2020.
Penyerahan hasil laporan pemeriksaan disampaikan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun kepada Menteri KKP Edhy Prabowo di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.
Melalui pantun, Menteri Edhy menargetkan KKP kembali mendapat opini WTP tahun depan. "Pulang mudik lewat Cipali. Kena macet cuma sesekali. Kerjasama yang baik perlu digali. Tahun ini dan tahun depan WTP kembali," ujarnya.
Untuk mempertahankan opini WTP itu, Edhy meminta jajarannya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan KKP dan segera menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan BPK.
Menteri Edhy mengaku pihaknya sangat terbuka dengan koreksi dari BPK. Menurutnya, apabila ada yang tidak benar, KKP siap dikoreksi. Menurutnya, KKP sangat terbuka bagi semua anggota KKP yang melihatnya.
Sementara itu, Isma Yatun memberikan apresiasi karena KKP berhasil mempertahankan opini WTP, setelah tahun 2016 dan 2017 mendapat disclaimer.
"BPK memberikan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas, belanja, persediaan, dan aset tetap," kata Isma.
Dia berharap adanya inovasi teknologi dalam pengelolaan anggaran di KKP. Pasalnya, kata dia, pemeriksaan BPK di masa mendatang akan banyak memanfaatkan teknologi informasi, khususnya pada masa pandemi.
