Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lawan Illegal Fishing, Edhy Prabowo Akan Beli 200 Senjata Pindad

Reporter

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) meninjau kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) meninjau kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana belanja 200 senjata Senapan Serbu 2 (SS2) buatan PT Pindad (Persero). Senjata tersebut nantinya akan dipakai sebagai bekal Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP dalam memperkuat pengawasan serta memberantas illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal.

"Tahun ini persenjataan di kapal pengawas akan diperbarui dengan pengadaan 200 pucuk senjata jenis SS2 buatan Pindad yang lebih memadai," kata Edhy saat konferensi pers soal penindakan kapal illegal fishing yang disiarkan langsung melalui saluran Youtube milik KKP, Rabu, 22 Juli 2020.

Dia pun meminta kepada jajarannya yang bertugas sebagai pengawas sumber daya laut Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan selalu berhati-hati selama bertugas di laut.

Saat ini, kata Edhy, para awak kapal pengawas hanya dibekali senjata SS1 yang kualitasnya sulit untuk menembus kapal. Untuk itu, dia sudah berdiskusi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk melakukan operasi laut dengan Senjata Mesin Berat (SMB) yang membutuhkan kerja sama dengan TNI.

"Nah ini sedang kami koordinasikan dengan Kementerian Pertahanan, secara prinsip mendukung tinggal nanti implementasinya. Kami juga akan melengkapi dengan water cannon jadi kami harapkan juga menambah kemampuan," ungkapnya.

Dalam memberantas kapal penangkap ikan ilegal, kata Edhy, pihaknya akan menenggelamkan kapal. Tapi dengan catatan kapal tersebut tak berfungsi lagi. Namun, apabila kapal tersebut masih layak pakai, KKP akan mendorong untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan vokasi kelautan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kejagung arahnya nanti akan hibahkan lembaga-lembaga pendidikan kita," tuturnya.

Adapun capaian KKP saat ini tak kurang 66 kapal telah ditangkap. Dari jumlah tersebut ada 49 kapal ikan asing ilegal berbagai bendera berhasil dibekuk dari tiga perairan yang selama ini menjadi lokasi beroperasinya para pencuri ikan yaitu di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi dan Selat Malaka.

Dilihat asal negara, ada 22 kapal berbendera Vietnam, 12 kapal berbendera Malaysia, 14 kapal berbendera Filipina dan 1 kapal berbendera Taiwan. Selain itu, 17 kapal berbendera Indonesia juga ditangkap.

EKO WAHYUDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

19 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (tengah) dalam jumpa pers tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Menaker menyebut pembayaran THR Keagamaan wajib dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

Berikut daftar pekerja yang berhak mendapat THR. Cek status magang dan honorer.


Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

20 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.


Asisten Prabowo Menjadi Komisaris Pindad, Mayor Teddy Jadi Wadanyon

31 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Asisten Prabowo Menjadi Komisaris Pindad, Mayor Teddy Jadi Wadanyon

Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letjen TNI (Purn) AM Putranto diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pindad


Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

42 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Baharkam Polri mengamankan kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal.


Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

43 hari lalu

Kapal berbendera Malaysia disita Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena melakukan illegal fishing di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka. (ANTARA/ (Humas KKP)
Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Penangkapan kapal ikan itu dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan illegal fishing.


Profil PT Pindad dengan Komisaris Utama KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

25 Januari 2024

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi Komisaris Utama PT Pindad. Foto : PINDAD
Profil PT Pindad dengan Komisaris Utama KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Maruli Simanjuntak yang juga KSAD dan menantu Luhut sebagai komisaris utama PT Pindad. Ini profil Pindad.


Maruli Simanjuntak jadi KSAD dan Komut Pindad, Berapa Gaji yang Bakal Diterima?

23 Januari 2024

Letjen TNI Maruli Simanjuntak saat dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023.  TEMPO/Subekti.
Maruli Simanjuntak jadi KSAD dan Komut Pindad, Berapa Gaji yang Bakal Diterima?

Menteri Erick Thohir menunjuk KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindad (Persero). Berapa gaji yang akan diterima Maruli?


Maruli Simanjuntak Diangkat jadi Komut Pindad, Ini Harapan Kementerian BUMN

23 Januari 2024

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi Komisaris Utama PT Pindad. Foto : PINDAD
Maruli Simanjuntak Diangkat jadi Komut Pindad, Ini Harapan Kementerian BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir punya sejumlah harapan ketika mengangkat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindad (Persero).


Erick Thohir Angkat Maruli Simanjuntak jadi Komisaris Utama Pindad Gantikan Dudung Abdurachman

23 Januari 2024

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berjalan untuk mengikuti upacara serah terima jabatan dari KSAD lama ke pejabat baru di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Jumat 1 Desember 2023. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menjabat sebagai KSAD mengantikan pejabat sebelumnya TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kini menjabat sebagai Panglima TNI. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Erick Thohir Angkat Maruli Simanjuntak jadi Komisaris Utama Pindad Gantikan Dudung Abdurachman

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat KSAD Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindad (Persero).


Jaksa Agung Sebut 70 Persen Tindak Kejahatan Berasal dari Laut

13 Januari 2024

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI yang membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu serentak 2024 tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jaksa Agung Sebut 70 Persen Tindak Kejahatan Berasal dari Laut

Jaksa Agung mengatakan 13 lembaga yang memiliki kewenangan di laut, masih belum mampu menjaga perarian Indonesia.