Edhy Prabowo Tanggapi Mundurnya 2 Pejabat KKP

Reporter

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis , 9 Januari 2020. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menanggapi terkait mundurnya dua pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua pejabat tersebut adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar, serta Wakil Ketua Umum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP, Chalid Muhammad.

Edhy mengatakan, keputusan keduanya untuk mundur merupakan hak masing-masing. Ia membeberkan, pihaknya telah berkirim surat lebih dulu kepada Zulficar bahwa masa tugasnya bakal habis pada September 2020.

"Ada yang mundur saya pikir itu hak ya. Saya pikir secara prinsip kami juga sudah bersurat lebih dulu, sebenarnya bulan September ini beliau sudah habis masa kerjanya," kata Edhy saat konferensi pers soal penindakan kapal illegal fishing yang disiarkan langsung melalui saluran Youtube milik KKP, Rabu, 22 Juli 2020.

Habisnya masa tugas pejabat tinggi KKP pada September 2020 itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 106 aturan tersebut berbunyi bahwa Jabatan Tinggi Madya tertentu tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS untuk bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden.

Namun pada ayat berikutnya, beleid itu menjelaskan bahwa ketentuan pejabat non-PNS dapat dikecualikan sepanjang mereka mendapatkan persetujuan dari presiden setelah memperoleh pertimbangan dari menteri terkait, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. 

Tapi Edhy berpatokan tak secara penuh. "Karena dari aturan undang-undang ASN yang namanya jabatan eselon I itu tidak boleh dijabat non-PNS. Nah beliau (Zulficar Mochtar) bukan PNS, jadi sebetulnya secara prinsip kita harus mengganti dengan yang PNS," tutur Edhy.






Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

9 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


KKP Dorong Sektor Perikanan Jadi Pondasi Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional

13 hari lalu

KKP Dorong Sektor Perikanan Jadi Pondasi Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional

KKP optimistis sektor perikanan mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.


KKP Tingkatkan Produktivitas Garam NTT

16 hari lalu

KKP Tingkatkan Produktivitas Garam NTT

Wilayah Oeteta dan Merdeka merupakan bagian dari wilayah Teluk Kupang yang sudah dimanfaatkan sebagai tempat dilakukannya kegiatan tambak garam


KKP Buka Peluang Kelola Kawasan Konservasi dengan Skema Blended Finance

17 hari lalu

KKP Buka Peluang Kelola Kawasan Konservasi dengan Skema Blended Finance

Investasi melalui kerja sama dan kemitraan di kawasan konservasi akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal


Targetkan Konsumsi Ikan 62 Kilogram Per Kapita pada 2022, Berikut Strategi KKP

20 hari lalu

Targetkan Konsumsi Ikan 62 Kilogram Per Kapita pada 2022, Berikut Strategi KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatkan konsumsi ikan.


Penggiat Sampah di Buleleng Mendapatkan Bantuan Sarpras dari KKP

22 hari lalu

Penggiat Sampah di Buleleng Mendapatkan Bantuan Sarpras dari KKP

Bantuan diharapkan dapat menjadi stimulan bagi kelompok dan masyarakat sekitar agar dapat menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat


IFish - FAO dan KKP Perkenalkan Produk Sampingan Ikan Sidat yang Penuh Gizi

29 hari lalu

IFish - FAO dan KKP Perkenalkan Produk Sampingan Ikan Sidat yang Penuh Gizi

KKP dan FAO kenalkan hasil sampingan produksi ikan sidat sebagai alternatif nutrisi seiring perayaan Hari Ikan Nasional dan Hari Pangan Sedunia.


Kejar Target Produksi 2 Juta Ton Udang, KKP Kembangkan Induk Unggul Vaname

35 hari lalu

Kejar Target Produksi 2 Juta Ton Udang, KKP Kembangkan Induk Unggul Vaname

KKP mengembangkan induk unggul udang vaname untuk membangkitkan industri. Dengan begitu, Indonesia tidak perlu impor udang lagi.


Setop Impor Induk Udang Vaname, KKP Targetkan Produksi Udang Nasional 2 Juta Ton 2024

36 hari lalu

Setop Impor Induk Udang Vaname, KKP Targetkan Produksi Udang Nasional 2 Juta Ton 2024

KKP berencana berhenti mengimpor induk Udang Vaname setelah berhasil mengembangkan sendiri Induk Udang.


1.236 Nelayan Ikut Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, Trenggono: Demi Generasi Akan Datang

45 hari lalu

1.236 Nelayan Ikut Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, Trenggono: Demi Generasi Akan Datang

Rerata volume timbulan sampah sepanjang 2019 - 2022 mencapai 82 ton per hari. Nelayan dibutuhkan untuk mencegah semakin menumpuknya timbulan sampah.