Kemenkeu Berharap Isi dalam Lomba Video New Normal Diterapkan

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan berharap isi video dalam lomba video simulasi new normal antardaerah yang berakhir bulan lalu benar-benar berjalan di lapangan.

"Mudah-mudahan video itu nyata, jadi bukan hanya buat videonya saja," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, dalam Webinar pada Rabu, 23 Juli 2020.

Sebelumnya, ajang lomba berhadiah total Rp 168 miliar ini menuai kritik publik. Akan tetapi, pemerintah bersikukuh lomba ini bukanlah sebagai bentuk pemborosan.

Pada 23 Juni 2020, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa lomba video ini hanyalah salah satu sarana penyaluran Dana Insentif Daerah. "Supaya punya nilai tambah," kata Prastowo.

Di tengah Covid-19 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan DID tambahan sebesar Rp 5 triliun. DID ini dibagi dalam tiga tahap penyaluran. Lomba video new normal ini hanya satu bagian dari penyaluran DID tambahan tahap pertama.

DID tambahan ini berbeda dari yang sebelumnya. Jika biasanya DID diberikan atas kinerja daerah satu hingga dua tahun lalu, maka DID tambahan diberikan di tahun itu juga. Penilaian terhadap daerah pun dilakukan pada tahun berjalan.

Adapun dalam lomba ini, sebanyak 84 daerah keluar sebagai pemenang. Kemendagri sebagai pelaksana memberi hadiah Rp 3 miliar untuk pemenang pertama dan Rp 2 miliar untuk pemenang kedua serta Rp 1 miliar untuk pemenang ketiga.

Karena telah dianggarkan hingga Rp 168 miliar, maka daerah pemenang sudah menerima hadiah tersebut. "Kami berikan reward sesuai apa yang telah kami janjikan," kata Astera.

FAJAR PEBRIANTO






Proyeksikan Defisit APBN 2,8 Persen, Kemenkeu: Arahnya Sangat Baik

6 jam lalu

Proyeksikan Defisit APBN 2,8 Persen, Kemenkeu: Arahnya Sangat Baik

Febrio Kacaribu memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan berada di bawah 3 persen yaitu 2,8 persen dari PDB.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

1 hari lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

2 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sepanjang 2022, Program Keringanan Utang Bantu 2.109 Debitur Kecil

3 hari lalu

Sepanjang 2022, Program Keringanan Utang Bantu 2.109 Debitur Kecil

Program keringanan utang yang diluncurkan pemerintah pada tahun ini telah membantu 2.109 debitur kecil.


Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

6 hari lalu

Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdiskusi soal rencana pembagian rice cooker untuk masyarakat.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

9 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

10 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

15 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.


Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

22 hari lalu

Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

Langkah pemerintah mendorong agar restrukturisasi utang terhadap kelompok yang berhak menerima DSSI sebaiknya ditujukan juga untuk membantu RI.


Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?

23 hari lalu

Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?

Kemenkeu menyatakan Presidensi G20 Indonesia berupaya untuk mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Caranya?