Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara, Menko Airlangga Bilang Begini

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staff Presiden Moeldoko (kanan) berpidato di sela pemberian bantuan modal kerja kepada pedagang kecil yang terdampak COVID-19 di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 21 Juli 2020. Presiden memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta kepada masing-masing pedagang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi membubarkan 18 lembaga negara adalah lantaran dianggap sudah tidak efektif.

"Ya kan itu banyak lembaga yang sudah tidak efektif, dan juga ada penugasan-penugasan yang dikembalikan kepada kementerian," ujar Menko Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa, 21 Juli 2020.

Fungsi yang dikembalikan kepada kementerian misalnya industri ekstraktif yang dikembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di samping itu lembaga terkait utang luar negeri fungsinya dikembalikan kepada Kementerian Keuangan.

Airlangga mengatakan saat ini belum ada rencana pembubaran lembaga lain dalam waktu dekat. "Belum ada, tanya ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujar dia.

Presiden Jokowi resmi membubarkan 18 lembaga negara. Pembubaran lembaga negara dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin, 20 Juli 2020.

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa kehadiran Komite tersebut membuat 18 lembaga negara dibubarkan. Disebutkan dalam ayat selanjutnya bahwa tugas-tugas yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut akan diambil alih oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta oleh kementerian-kementerian yang ada saat ini.

Beberapa di antaranya adalah Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, dan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tugasnya akan diambil alih oleh Komite.

Sedangkan Tim Transparansi Industri Ekstraktif akan diambil alih tugasnya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan. Lalu Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

CAESAR AKBAR | EGI ADYATAMA






Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

1 jam lalu

Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor.


Jokowi Sebut Tokoh Berambut Putih, dari Ganjar hingga Prabowo

1 jam lalu

Jokowi Sebut Tokoh Berambut Putih, dari Ganjar hingga Prabowo

Jokowi menilai bahwa calon pemimpin dengan rambut putih adalah sosok yang benar-benar memikirkan rakyat.


Pasukan Penjaga Adat Dayak Beri Pesan soal Proyek IKN di Depan Jokowi

1 jam lalu

Pasukan Penjaga Adat Dayak Beri Pesan soal Proyek IKN di Depan Jokowi

Selain soal IKN, Agustinus juga menyampaikan harapannya agar negara dapat membantu peningkatan sumber daya manusia dari anak-anak Dayak.


Jokowi Berterima Kasih ke Masyarakat Suku Dayak yang Telah Dukung IKN

3 jam lalu

Jokowi Berterima Kasih ke Masyarakat Suku Dayak yang Telah Dukung IKN

Presiden JJokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat adat suku Dayak, yang telah mendukung proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.


Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba

4 jam lalu

Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba

Jokowi kembali menyerukan soal stabilitas politik menjelang Pemilu Presiden dan Legislatif yang akan tinggal setahun lagi, yaitu pada Februari 2024.


Jokowi Sebut Rambut Putih Memikirkan Rakyat, Padahal Stres Salah Satu Penyebab Uban

5 jam lalu

Jokowi Sebut Rambut Putih Memikirkan Rakyat, Padahal Stres Salah Satu Penyebab Uban

Jokowi sebut soal rambut putih karena memikirkan rakyat, padahal uban dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya karena stres.


Soal PLTN Indonesia, Perusahaan Energi Nuklir Rusia: Tak Perlu Tunggu 2040

5 jam lalu

Soal PLTN Indonesia, Perusahaan Energi Nuklir Rusia: Tak Perlu Tunggu 2040

Wakil CEO Pertama Rosatom (perusahaan energi nuklir Rusia) Kirill Komarov menyarankan Indonesia segera membangun PLTN. Simak alasannya.


Video Minta Izin Tempur ke Jokowi Viral, Benny Rhamdani: Masa Nggak Boleh Marah

5 jam lalu

Video Minta Izin Tempur ke Jokowi Viral, Benny Rhamdani: Masa Nggak Boleh Marah

Benny Rhamdani meminta Jokowi menggunakan penegakan hukum terhadap pihak yang dianggapnya menyerang pemerintah.


9 Pernyataan Bola Liar Jokowi Soal Capres 2024, Terakhir Soal Rambut Putih dan Kerut Wajah

5 jam lalu

9 Pernyataan Bola Liar Jokowi Soal Capres 2024, Terakhir Soal Rambut Putih dan Kerut Wajah

Menjelang Pilpres 2024 situasi politik mulai memanas. Presiden Jokowi setidaknya melalui 8 pernyataannya dianggap endorse kepada pihak tertentu.


Perusahaan Energi Nuklir Rusia Tawari Kerja Sama Bangun PLTN Terapung untuk Indonesia

6 jam lalu

Perusahaan Energi Nuklir Rusia Tawari Kerja Sama Bangun PLTN Terapung untuk Indonesia

Rosatom State Corporation, menawarkan kerja sama membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung untuk Indonesia.