Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara, Menko Airlangga Bilang Begini

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staff Presiden Moeldoko (kanan) berpidato di sela pemberian bantuan modal kerja kepada pedagang kecil yang terdampak COVID-19 di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 21 Juli 2020. Presiden memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta kepada masing-masing pedagang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staff Presiden Moeldoko (kanan) berpidato di sela pemberian bantuan modal kerja kepada pedagang kecil yang terdampak COVID-19 di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 21 Juli 2020. Presiden memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta kepada masing-masing pedagang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi membubarkan 18 lembaga negara adalah lantaran dianggap sudah tidak efektif.

    "Ya kan itu banyak lembaga yang sudah tidak efektif, dan juga ada penugasan-penugasan yang dikembalikan kepada kementerian," ujar Menko Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa, 21 Juli 2020.

    Fungsi yang dikembalikan kepada kementerian misalnya industri ekstraktif yang dikembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di samping itu lembaga terkait utang luar negeri fungsinya dikembalikan kepada Kementerian Keuangan.

    Airlangga mengatakan saat ini belum ada rencana pembubaran lembaga lain dalam waktu dekat. "Belum ada, tanya ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujar dia.

    Presiden Jokowi resmi membubarkan 18 lembaga negara. Pembubaran lembaga negara dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin, 20 Juli 2020.

    Pada Pasal 19 disebutkan bahwa kehadiran Komite tersebut membuat 18 lembaga negara dibubarkan. Disebutkan dalam ayat selanjutnya bahwa tugas-tugas yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut akan diambil alih oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta oleh kementerian-kementerian yang ada saat ini.

    Beberapa di antaranya adalah Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, dan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tugasnya akan diambil alih oleh Komite.

    Sedangkan Tim Transparansi Industri Ekstraktif akan diambil alih tugasnya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan. Lalu Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    CAESAR AKBAR | EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.