Audit LKPP 2020, BPK Akan Terapkan Standar Internasional ISSAI 12

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Agung Firman Sampurna menyatakan pihaknya bakal menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12 dalam melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020. Penerapan ISSAI 12 itu untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan keuangan negara.

"Kami tahun ini menerapkan ISSAI 12 atau kerangka penilaian kinerja atas lembaga yang melakukan pemeriksaan eksternal," kata Agung dalam media workshop BPK RI di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020.

Dari ISSAI 12 itu, menurut Agung, terdapat tiga review yang ditambahkan yaitu transparansi fiskal, fiscal sustainability atau kesinambungan fiskal, dan desentralisasi fiskal yang dapat menggambarkan indeks kemandirian daerah. Penerapan ISSAI 12 juga dilakukan sebagai bentuk dorongan dari BPK terhadap entitas yang diperiksa agar hasil audit dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Lembaga pemeriksa eksternal BPK seluruh dunia tidak hanya memberikan akuntabilitas dan transparansi namun juga mendorong kinerja entitas yang di auditnya dengan memberikan manfaat kepada publik," kata Agung.

Agung menjelaskan, salah satu caranya adalah melalui peningkatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan seperti DPR sekaligus masyarakat melalui media massa untuk menyampaikan hasil audit. "Sejak 2020 intensitas komunikasi BPK dengan stakeholder baik dengan DPR dan media cukup tinggi sehingga kami sampaikan keuangan warga yang dikelola negara."

Tak hanya itu, Agung menyatakan melalui peningkatan komunikasi dengan media massa juga dapat memberikan pengertian kepada publik terkait keseluruhan isi dari LKPP. 

Lebih jauh Agung menyebutkan, sebenarnya isu yang diangkat dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP berbeda-beda seperti isu sektoral di DPR, isu spasial atau kewilayahan di DPD, dan isu tata kelola di pemerintah. "Sayangnya ini belum terkomunikasikan. Oleh karena itu dengan semangat ISSAI 12 dan komunikasi stakeholder ini kami ingin dorong publik terlibat hal-hal yang kita periksa dan rekomendasikan," katanya.

ANTARA






Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

16 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

34 hari lalu

Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

Jakpro menegaskan audit laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 saat ini sedang berlangsung. Audit dilakukan oleh KAP, bukan BPK.


Desak Pemerintah Audit Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, BPKN Kirimi Jokowi Surat

35 hari lalu

Desak Pemerintah Audit Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, BPKN Kirimi Jokowi Surat

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal naiknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi belakangan ini.


Jakpro Catat Laba Bersih Formula E Jakarta 2022 Sebesar Rp 6,41 Miliar

36 hari lalu

Jakpro Catat Laba Bersih Formula E Jakarta 2022 Sebesar Rp 6,41 Miliar

Laporan internal PT Jakpro soal laba dan rugi proyek Formula E Jakarta itu dihitung per 30 September 2022 dan belum diaudit.


Dicecar Prasetyo Edi Soal Formula E, Dirut Jakpro Sebut Audit Keuangan Rampung Sebulan Lagi

36 hari lalu

Dicecar Prasetyo Edi Soal Formula E, Dirut Jakpro Sebut Audit Keuangan Rampung Sebulan Lagi

Selain tanya keuntungan Formula E, Prasetyo Edi juga mempersoalkan utang Jakpro Rp 20 miliar ke Ancol.


Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

37 hari lalu

Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperbaiki pengadaan program Komponen Cadangan (Komcad) yang jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).


Calon Presiden Jalur Menteri

37 hari lalu

Calon Presiden Jalur Menteri

Kali ini kami menyoroti syarat menteri menjadi calon presiden 2024.


BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

38 hari lalu

BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

BPK mengungkapkan potensi sengketa hingga status aset bermasalah dalam anggaran Komcad Kemenhan masih bisa dibenahi. Tahun depan masih bisa diaudit.


BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

38 hari lalu

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto soal anggaran Program Komcad yang menyalani Aturan.


Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

41 hari lalu

Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

Kejaksaan Agung mengendus dugaan korupsi kasus BTS Kominfo yang bernilai Rp 28,3 triliun itu.