Penyelamatan Bank Bukopin, Bosowa Tuding OJK Tak Adil

Bank Bukopin luncurkan ragam program deposito bagi para nasabah.

TEMPO.CO, JakartaOtoritas Jasa Keuangan atau OJK diharapkan sebagai regulator bisa memberikan kesempatan yang adil terkait kebijakan penyelamatan Bank Bukopin yang sempat mengalami masalah likuiditas. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Komisaris PT Bosowa Corporation Erwin Aksa.

"OJK cukup menjadi regulator yang benar," kata Erwin Aksa dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020. Sikap adil itu sangat penting karena adanya kebijakan yang inkonsisten dari regulator terkait surat dari OJK pada 9 Juli 2020.

Dalam surat tersebut, kata Erwin, OJK meminta Bosowa memberikan kuasa khusus kepada tim teknis dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) untuk mengikuti pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

Salah satu agenda RUPSLB tersebut adalah rencana Bank Bukopin untuk melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Melalui RUPSLB, OJK meminta Bosowa melalui kuasa khusus tim teknis untuk menyetujui private placement, dengan seluruh saham baru yang diterbitkan akan dibeli oleh KB Kookmin Bank Co Ltd.

Erwin menilai surat tersebut tidak sesuai dengan surat OJK pada 10 Juni dan 11 Juni 2020 mengenai keterlibatan tim teknis BRI untuk membantu Bank Bukopin. Surat itu juga tidak konsisten dengan surat OJK pada 16 Juni 2020 yang meminta KB Kookmin Bank untuk menempatkan tim teknis di Bank Bukopin.






OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

1 hari lalu

OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

OJK berupaya mendukung program Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian sejumlah insentif.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

2 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

2 hari lalu

OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

OJK) meminta kepada perusahaan pembiayaan dengan metode Buy Now Pay Later (BNPL) melakukan berbagai tindakan perbaikan segera.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Ancaman Resesi Global 2023, Kredivo Yakin Pengguna Paylater Tetap Tumbuh

3 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Kredivo Yakin Pengguna Paylater Tetap Tumbuh

General Manager of Kredivo Indonesia Lily Suryani optimis industri kredit digital atau paylater akan tumbuh di tangah ancaman resesi global 2022.


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

3 hari lalu

OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

6 hari lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).


IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

7 hari lalu

IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengalokasikan anggaran untuk perpindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.