BP Jamsostek Bakal Beri Keringanan Iuran Selama 6 Bulan, tapi...

Reporter

Editor

Rahma Tri

Peserta BP Jamsostek menunjukkan kelengkapan persyaraytan kepada petugas pelayanan BP Jamsostek secara daring di kantor Cabang BP Jamsostek Menara Mulia, Jakarta, Selasa 23 Juni 2020. BP Jamsostek telah menerapkan protokol pelayanan secara daring dan tanpa pertemuan secara fisik, hingga 10 Juni 2020 pengajuan klaim mengalami peningkatan yang mencapai lebih dari 922.000 kasus dengan nilai Rp 11,9 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto, mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan relaksasi pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP) selama enam bulan. Namun, keringanan terkait dampak pandemi ini masih menunggu regulasi dari pemerintah walau pembahasan di tingkat Kementerian Ketenagakerjaan sudah rampung.

“Regulasinya bisa keluar di tahun ini juga, nanti segera disosialisasikan dan diimplementasikan di lapangan,” kata Agus di Palembang, Selasa 21 Juli 2020. 

Program relaksasi iuran ini merupakan respons BP Jamsostes atas kondisi terkini akibat dunia usaha yang terpukul pandemi. Bahkan sejumlah sektor industri terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena terpuruk.

BP Jamsostek mencatat, dilihat dari pengajuan klaim Jaminan Hari Tua atau JHT sepanjang bulan Juni 2020, terjadi lonjakan sebesar 131 persen atau sebanyak 287,5 ribu kasus dengan nominal Rp 3,51 Triliun. Jumlah tersebut meningkat 129 persen dibanding pengajuan klaim JHT sepanjang Juni 2019 yang sebanyak 124,5 ribu.

“Nantinya bakal ada relaksasi untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP). Rencananya, ada keringanan pembayaran selama enam bulan, bahkan untuk pembayaran iuran JP bisa ada penundaan, ini merupakan salah satu cara untuk membantu dunia usaha,” Agus meyakinkan.

Menurut dia, relaksasi ini juga untuk menjaga tingkat kepesertaan BP Jamsostek. Untuk diketahui, selama pandemi, terjadi penonaktifan status peserta dari jutaan karyawan.






Indef Ungkap Penyebab Investasi di Startup Digital Kian Lesu

4 menit lalu

Indef Ungkap Penyebab Investasi di Startup Digital Kian Lesu

Tren penurunan investasi di sektor teknologi digital, termasuk startup, tidak terlepas dari kebijakan The Fed soal tren kenaikan suku bunga acuan.


OYO PHK 600 Pegawai Usai Kurangi Wilayah Operasional

1 hari lalu

OYO PHK 600 Pegawai Usai Kurangi Wilayah Operasional

Oyo Hotels mengumumkan akan memangkas 600 pekerjaan di departemen korporat dan teknologinya, atau sekitar seperenam dari total karyawannya.


PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

3 hari lalu

PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

Kementerian Kominfo menyatakan PHK oleh startup sebetulnya bisa menjadi momen membentuk perusahaan rintisan baru di Tanah Air. Begini penjelasannya.


10 Cara Hadapi Resesi dan PHK Massal, Salah Satunya: Kelas Menengah Harus Segera Lunasi Utang

5 hari lalu

10 Cara Hadapi Resesi dan PHK Massal, Salah Satunya: Kelas Menengah Harus Segera Lunasi Utang

Berikut cara menghadapi resesi bagi masyarakat kalangan menengah mulai dari melunasi utang hingga mempersiapkan dana darurat


Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

5 hari lalu

Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

Buruh dan pengusaha terus mempersoalkan kenaikan UMP. Padahal, pemberlakuan upah itu tinggal menghitung hari. Bagaimana pelaksanaannya nanti?


Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

5 hari lalu

Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyebut ancaman resesi global bukan hal yang menakutkan bagi Indonesia.


Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

6 hari lalu

Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

Melihat banyaknya perusahaan yang melakukan PHK membuat karyawan cemas. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan dipersiapkan untuk menghadapi PHK.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

6 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


Australia Kembalikan Denda yang Dijatuhkan pada Pelanggar Protokol Covid

6 hari lalu

Australia Kembalikan Denda yang Dijatuhkan pada Pelanggar Protokol Covid

Pemerintah New South Wales, Australia, akan mengembalikan puluhan ribu denda terkait pandemi Covid-19, karena tidak sah secara hukum


Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

9 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 26 November 2022 antara lain respons BRI atas nasabah yang menyebut kehilangan dana tabungan.