Rapid Test Buatan Lokal Rp 75 Ribu, Luhut: Bisa Turun Lagi

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro sebelumnya mengatakan rapid test masih dibutuhkan dalam penanganan Covid-19, terutama sebagai salah satu upaya untuk menyaring apakah individu memiliki risiko terinfeksi virus atau tidak.

Pernyataan ini ia sampaikan setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengeluarkan aturan baru, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yang salah satu poinnya menyebut tes cepat tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosis orang yang terinfeksi Covid-19.

"Seperti dijelaskan di Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 revisi kelima oleh Kementerian Kesehatan bahwa tes cepat tidak digunakan untuk kepentingan diagnostik," kata Reisa, 18 Juli 2020.

Reisa menerangkan, rapid test atau tes cepat dibutuhkan dalam kondisi keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR atau tes dengan sampel swab. "Tes cepat dapat digunakan untuk penapisan atau penyaringan terhadap populasi yang dianggap berisiko tinggi terinfeksi Covid-19," ujarnya.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun, kata Reisa, merekomendasikan tes cepat digunakan untuk penelitian epidemiologi atau penelitian lainnya yang berhubungan dengan pencegahan infeksi Covid-19. "Penggunaan tes cepat mengikuti perkembangan teknologi terkini dan rekomendasi dari WHO," ujarnya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Luhut Sebut Aturan Soal Insentif Kendaraan Listrik Terbit Februari

5 jam lalu

Luhut Sebut Aturan Soal Insentif Kendaraan Listrik Terbit Februari

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aturan insentif kendaraan listrik keluar Februari.


Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

1 hari lalu

Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

Rumah tapak jabatan menteri yang akan dibangun di IKN menelan biaya Rp 537,1 Miliar. Seperti apa fakta rumah tapak jabatan menteri itu? Simak deretan faktanya.


Kemenperin: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98,13 Persen, Sekitar Rp2,53 Triliun

1 hari lalu

Kemenperin: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98,13 Persen, Sekitar Rp2,53 Triliun

Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,582 triliun kepada Kemenperin untuk menjalankan programnya.


Target Pembukaan Lahan Kedelai Tahun Ini Turun jadi 250 Ribu Hektare, Ini Kata Kementan

2 hari lalu

Target Pembukaan Lahan Kedelai Tahun Ini Turun jadi 250 Ribu Hektare, Ini Kata Kementan

Kementerian Pertanian (Kementan) membenarkan bahwa ada penurunan terget pembukaan lahan kedelai untuk produksi dalam negeri. Apa sebabnya?


DPR Tagih Kontribusi Anggaran Sektor Pertanian Kementan ke Produksi Pangan RI

2 hari lalu

DPR Tagih Kontribusi Anggaran Sektor Pertanian Kementan ke Produksi Pangan RI

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi pengalokasian anggaran di sektor pertanian dan perkebunan.


Bapanas dan Pemprov DKI Jakarta Uji Rapid Test Residu Komoditas Pangan

5 hari lalu

Bapanas dan Pemprov DKI Jakarta Uji Rapid Test Residu Komoditas Pangan

Badan Pangan Nasional atau Bapanas berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan keamanan pangan segar.


Emmanuel Macron Ingin Naikkan Anggaran Pengeluaran Militer Prancis

5 hari lalu

Emmanuel Macron Ingin Naikkan Anggaran Pengeluaran Militer Prancis

Emmanuel Macron mengumumkan akan menaikkan anggaran pengeluaran militer Prancis sampai lebih dari satu per tiga dalam beberapa tahun ke depan


Luhut Vs OTT KPK, Sederet Pernyataan Luhut Pandjaitan Tak Suka OTT dan Alasannya

5 hari lalu

Luhut Vs OTT KPK, Sederet Pernyataan Luhut Pandjaitan Tak Suka OTT dan Alasannya

Luhut Pandjaitan masih terus menyentil ihwal OTT KPK. Ini alasan Menkomarinves itu, bahkan mengajak kepala daerah lawan OTT KPK


Anggaran Pemilu Capai Rp 21,86 Triliun, Berikut Ini Rinciannya

6 hari lalu

Anggaran Pemilu Capai Rp 21,86 Triliun, Berikut Ini Rinciannya

Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk keperluan pemilihan umum atau Pemilu 2024.


Lebanon Kurcurkan Dana Rp 1,7 Triliun untuk Perbaiki Listrik

7 hari lalu

Lebanon Kurcurkan Dana Rp 1,7 Triliun untuk Perbaiki Listrik

Parlemen Lebanon menyetujui anggaran Rp 1,7 triliun untuk memperbaiki jaringan listrik negara