TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyatakan penanganan Covid-19 di Indonesia semakin baik. Pernyataan itu diungkapkan Luhut saat bertemu dengan lembaga pemeringkat kredit, Moody’s Investors Service, pada Senin, 20 Juli 2020.
Luhut melalui Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyebut angka recovery rate atau pemulihan di Tanah Air sudah mencapai 52,5 persen. “Dengan 24 provinsi memiliki angka recovery rate di atas 50 persen,” kata Jodi dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2020.
Menyitir Luhut, Jodi mengungkapkan pemerintah tengah berfokus mengawasi penanganan Covid-19 di enam provinsi, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Sebab, enam provinsi itu menyumbang 70 persen dari total kasus nasional.
Di samping itu, pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi untuk menggerakkan konsumsi di level masyarakat. Saat ini, ucap Jodi, pemerintah menggelontorkan Rp 695,2 triliun. Anggaran itu termasuk untuk jaring pengaman sosial yang menjangkau hingga 40 persen masyarakat miskin.
Selanjutnya, pemerintah mengupayakan agar peran Bank Sentral diperluas untuk mendukung penanganan Covid-19. Salah satunya dengan membeli obligasi pemerintah. Jodi menyebut, hal tersebut bukan praktik yang dilarang. Apalagi dalam kondisi ketidakpastian.
Selanjutnya, kata Jodi, di depan Moody’s, Luhut juga menerangkan kebijakan fiskal akan menyebabkan defisit APBN mengalami ekspansi hingga 6,3 persen. Kondisi ini akan berlangsung selama tiga tahun karena setelah pandemi berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai 2022. Luhut, tutur Jodi, berharap agara pada 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3 persen.
“Semua digunakan untuk hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Pengelolaan fiskal ini dilakukan secara prudent dan sangat disiplin, sehingga defisit bisa terjaga dengan relatif baik,” kata Jodi.
Adapun ke depan, Jodi mengungkapkan bahwa belanja pemerintah akan dipercepat untuk mendorong konsumsi dan juga menjaga sektor usaha kecil serta menengah. Pemerintah juga akan mendorong investasi agar lebih banyak masuk ke Indonesia, serta mempercepat proses investasi yang sudah masuk agar bisa segera direalisasikan. Utamanya, ucap dia, investasi di bidang hilirisasi.
Jodi menyatakan, selama periode 2015-2019, total investasi di hilirisasi tambang sudah mencapai US$ 40 miliar. Ekspor besi dan baja pun disebut mampu tembus di angka US$ 9 miliar. Sedangkan untuk sektor nikel, nilai ekspornya sudah mencapai US$14 miliar.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
