Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pandemi, CORE Sebut Lonjakan Kenaikan Utang Tak Bisa Dihindari

image-gnews
Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). Dok. TEMPO/ Dinul Mubarok
Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). Dok. TEMPO/ Dinul Mubarok
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia diperkirakan akan terus melonjak seiring dengan berlangsungnya pandemi Covid-19. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan kenaikan utang di tengah pandemi tak terelakkan, mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun aktivitas dunia usaha. 

“Sampai akhir tahun atau bahkan sampai akhir 2021 diprediksi masih akan terus meningkat,” ujarnya kepada Tempo, Senin 20 Juli 2020.

Sebab, meski wabah telah berlalu, pemulihan perekonomian akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Piter mengatakan pemerintah tak bisa langsung berharap penerimaan pajak akan pulih seketika, sehingga defisit masih akan lebar dan terus membutuhkan pembiayaan, termasuk yang bersumber dari ULN. “Demikian juga dengan swasta, terhentinya aktivitas ekonomi bukan berarti utang tambah turun,”

Pendapatan usaha yang berkurang tak diimbangi dengan pengurangan beban pengeluaran, menyebabkan pelaku usaha swasta justru banyak bergantung kepada utang untuk tetap mempertahankan bisnisnya. “Pihak pemberi utang juga berusaha menyelamatkan debiturnya agar piutang mereka tetap lancar, antara lain dengan memberikan utang baru,” kata Piter.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, hingga akhir Mei 2020, ULN Indonesia tercatat tumbuh 4,8 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pada pertumbuhan pada April lalu sebesar 2,9 persen. Total ULN mencapai US$ 404,7 miliar atau setara dengan Rp 5.989,56 triliun (asumsi kurs Rp 14.800 / US$).

Peningkatan itu terjadi baik pada ULN sektor publik milik pemerintah dan bank sentral, maupun sektor swasta dan BUMN, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,1 persen dan 6,6 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Disebut Marah Saat KPK Usut Kasus Korupsi E-KTP, Berikut Deretan Kemarahan Jokowi Lainnya

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
Jokowi Disebut Marah Saat KPK Usut Kasus Korupsi E-KTP, Berikut Deretan Kemarahan Jokowi Lainnya

Eks Ketua KPK Agus Rahardjo sebut Jokowi marah saat KPK usut korupsi e-KTP yang menyeret Setya Novanto. Bukan sekali itu Jokowi ungkap kekesalan.


Jokowi Minta Pembangunan Infrastrutur Direncanakan Komprehensif untuk Cegah Pemborosan dan Ongkos Sosial

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Pembangunan Infrastrutur Direncanakan Komprehensif untuk Cegah Pemborosan dan Ongkos Sosial

Presiden Jokowi meminta agar perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan didesain lebih komprehensif. Kenapa?


Penyerahan DIPA &TKD APBN 2024 Secara Digital

5 jam lalu

Penyerahan DIPA &TKD APBN 2024 Secara Digital

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemani Presiden Joko Widodo dalam seremoni digital penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)


Di Depan Bos Garuda, Anggota DPR Ini Protes Harga Tiket Pesawat Naik 5 Kali Lipat Menjelang Akhir Tahun

5 jam lalu

Calon penumpang pesawat berjalan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad, 16 Januari 2022. Pembatasan sempat dilakukan untuk membendung Covid-19 varian omicron. ANTARA/Fauzan
Di Depan Bos Garuda, Anggota DPR Ini Protes Harga Tiket Pesawat Naik 5 Kali Lipat Menjelang Akhir Tahun

Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty mengkritik harga tiket pesawat yang meroket di akhir tahun. Hal itu disampaikan di depan bos Garuda Indonesia.


Pegadaian Raih 2 Penghargaan Bisnis Indonesia

2 hari lalu

Pegadaian Raih 2 Penghargaan Bisnis Indonesia

PT Pegadaian kembali mencetak prestasi dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2023


Bayu Krisnamurthi Gantikan Budi Waseso Pimpin BULOG

2 hari lalu

Bayu Krisnamurthi Gantikan Budi Waseso Pimpin BULOG

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Bayu Krisnamurthi yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG menjadi Direktur Utama Perum BULOG


BRI Raih 3 Penghargaan TOP BUMN Award

3 hari lalu

BRI Raih 3 Penghargaan TOP BUMN Award

Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik, BRI Boyong 3 Penghargaan TOP BUMN Award


Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

3 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Timbang-menimbang Implementasi Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis

Penerapan cukai plastik dan MBDK terus ditunda hingga Jokowi merevisi APBN 2023 untuk target ini menjadi Rp 0.


Dirut PNM Jadi The Best CEO diajang Top BUMN Awards 2023

3 hari lalu

Dirut PNM Jadi The Best CEO diajang Top BUMN Awards 2023

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi meraih penghargaan The Best CEO


Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

4 hari lalu

Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

Ekonom yang juga Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono menjelaskan kerugian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika dihentikan atau dilanjutkan.