Pembahasan Pajak Digital Mandek, Sri Mulyani: AS Belum Menerima

Reporter

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan mengenai pajak digital di tataran internasional masih belum menelurkan kesepakatan alias mandek. Padahal, saat ini, banyak negara berharap adanya basis perpajakan baru dari sisi digital.

Meskipun demikian, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi alias OECD saat ini sudah menyampaikan dua pilar sebagai pendekatan dalam menyepakati kebijakan perpajakan digital ini.

Pilar pertama adalah Unified Approach yang berfokus kepada pembagian hak pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital, secara borderless atau tanpa batas wilayah. Pada pilar pertama, diatur bagaimana cara membagi penerimaan pajak, terutama untuk Pajak Penghasilan antar negara berdasarkan operasi perseroan di berbagai wilayah.

"Unified approach akan terus didiskusikan dalam G20. Sebetulnya diharapkan Juli udah ada kesepakatan, tapi dengan AS (Amerika Serikat) lakukan langkah untuk tidak menerima dulu, ini menyebabkan perlunya dilakukan upaya tambahan agar kedua pilar bisa disetujui," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin, 20 Juli 2020.

Adapun pilar kedua, kata Sri Mulyani, disebut sebagai Global Anti Base Erosion Tax. Pilar ini untuk menghindarkan terjadinya erosi perpajakan secara global atau BEPS action plan. Pilar kedua ini memberikan hak pemajakan tambahan kepada suatu yurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif pajak efektif, atau tidak dibatasi sama sekali oleh yurisdiksi lainnya.

"Berkaitan dengan banyaknya negara yang alami turunnya PPh dan adanya berbagai upaya, terutama dari sisi kemampuan untuk mencegah erosi perpajakan yang dilakukan karena ada praktik perpajakan terutama di negara atau yurisdiksi yang selama ini bisa memberikan fasilitas perpajakan sangat ringan, yang tentu tidak bisa disaingi negara biasa yang harus menghadapi banyak kebutuhan penerimaan negara," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan dua pilar tersebut diharapkan dapat segera disepakati. Meski demikian, masih akan banyak pembahasan di antara anggota G20. Ia mengatakan dengan adanya Covid-19, banyak negara melihat bahwa transformasi ke era digital adalah langkah akseleratif.

"Oleh karena itu, persetujuan antar anggota G20 atau secara global terhadap international tax rezime terutama terkait digital ekonomi jadi sangat penting," ujar Sri Mulyani.

CAESAR AKBAR






China Cabut Pembatasan Covid, Warga: Saatnya Hidup Normal dan Kembali ke Dunia

2 jam lalu

China Cabut Pembatasan Covid, Warga: Saatnya Hidup Normal dan Kembali ke Dunia

Keputusan Pemerintah China melonggarkan pembatasan Covid-19 pada Rabu disambut antusias oleh warga. Disney Shanghai dibuka hari ini.


Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

6 jam lalu

Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

Berita terpopuler pada Rabu, 7 Desember 2022, dimulai dari Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas yang mempertanyakan data beras Kementerian Pertanian.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

20 jam lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


AS Diam-diam Modifikasi Roket HIMARS, Cegah Ukraina Serang Rusia

21 jam lalu

AS Diam-diam Modifikasi Roket HIMARS, Cegah Ukraina Serang Rusia

Amerika Serikat telah memodifikasi roket HIMARS yang dikirimkan ke Ukraina agar tak menyerang Rusia.


Di DK PBB, Amerika Serikat dan Rusia Saling Tuding Ogah Dialog soal Ukraina

22 jam lalu

Di DK PBB, Amerika Serikat dan Rusia Saling Tuding Ogah Dialog soal Ukraina

Amerika Serikat dan Rusia saling menuduh tidak tertarik pada dialog damai Ukraina saat di forum PBB.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

22 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

1 hari lalu

Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

Perusahaan real estat milik Donald Trump divonis bersalah karena melakukan skema kriminal selama 15 tahun untuk menipu otoritas pajak.


Gugatan Terhadap MbS dalam Kasus Khashoggi Ditolak Pengadilan AS

1 hari lalu

Gugatan Terhadap MbS dalam Kasus Khashoggi Ditolak Pengadilan AS

Pengadilan AS menolak gugatan terhadap MbS dalam kasus dugaan pembunuhan jurnalis Khashoggi karena Biden memberikan kekebalalan padanya.


Deplu AS Soroti KUHP Indonesia yang Pidanakan Seks di Luar Nikah: Bisa Mengganggu Investasi

1 hari lalu

Deplu AS Soroti KUHP Indonesia yang Pidanakan Seks di Luar Nikah: Bisa Mengganggu Investasi

KUHP Indonesia yang baru menuai reaksi keras dari media asing, termasuk dari pemerintah Amerika Serikat.


Rusia: Negosiasi Krisis Ukraina Dilakukan setelah Tujuan Tercapai

1 hari lalu

Rusia: Negosiasi Krisis Ukraina Dilakukan setelah Tujuan Tercapai

Rusia sependapat dengan AS tentang perdamaian abadi di Ukraina, tetapi tidak akan ada negosiasi sampai tujuan "operasi militer khusus" tercapai.