Sri Mulyani Teken Keputusan Soal Skema Berbagi Beban dengan BI

Reporter

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat mengkiuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN TA 2019 serta Laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Surat Keputusan Bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia tentang berbagi beban penanganan Covid-19 sudah diteken.

"SKB sudah ditandatangani, tetapi kami dengan BI akan terus melihat kalau ada yang perlu ditambahkan, SKB I dan II sudah ditandatangani dan sudah operasional," ujar dia dalam konferensi video, Senin, 20 Juli 2020.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan skema pelaksanaan SKB II ini pada sektor public goods atau public benefit sebesar Rp 367 triliun akan dilakukan melalui private placement.

"Bukan lewat lelang biasa. Tapi nanti sesuai kebutuhan kami akan mengajukan ke BI, kemudian diterbitkan SBN dan dibeli oleh BI," ujar Luky. Sementara, sebesar Rp 177 triliun untuk non-public goods akan menggunakan mekanisme pasar biasa.

Sebelumnya, diberitakan bahwa skema burden sharing didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan untuk public goods dan non-public goods. Pembiayaan public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terdiri dari pembiayaan public goods terdiri dari pembiayaan di bidang kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda Rp 106,11 triliun. 

Sedangkan pembiayaan untuk non-public goods yang menyangkut upaya pemulihan ekonomi dan dunia usaha, terdiri dari dukungan dunia usaha UMKM Rp 123,46 triliun dan Korporasi non-UMKM Rp 53,57 triliun. Sementara, belanja lain yang menyangkut insentif usaha dan belanja-belanja komitmen pemerintah adalah sebesar Rp 328,87 triliun.

Untuk pembiayaan public goods, beban akan ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan mekanisme private placement dengan tingkat kupon sebesar BI reverse repo rate. Lalu, BI akan mengembalikan bunga atau imbalan yang diterima kepada pemerintah secara penuh.

Sementara itu, pembiayaan non-public goods untuk UMKM dan Korporasi non-UMKM, akan ditanggung oleh pemerintah melalui penjualan Surat Berharga Negara kepada market dan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (market rate) dengan BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi 1 persen persen.  

Untuk pembiayaan non-public goods lainnya, beban akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sebesar suku bunga pasar. Dengan demikian, pembiayaan non-public-goods tetap dilakukan melalui mekanisme pasar dan BI bertindak sebagai pembeli siaga sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Pertama tanggal 16 April 2020.

CAESAR AKBAR






Prediksi The Fed Rate Kuartal I 2023 5 Persen, Bank Indonesia Ungkap Strategi Penguatan Rupiah

20 jam lalu

Prediksi The Fed Rate Kuartal I 2023 5 Persen, Bank Indonesia Ungkap Strategi Penguatan Rupiah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve akan mencapai puncak.


Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

20 jam lalu

Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani membeberkan proyeksi pertumbuhan ekononi Indonesia pada tahun 2023.


Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

22 jam lalu

Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

BI membeberkan tiga langkah yang akan diambil Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pada masa mendatang.


RI Segera Punya Rupiah Digital, BI Sebut 3 Alasannya

22 jam lalu

RI Segera Punya Rupiah Digital, BI Sebut 3 Alasannya

Bank Indonesia telah meluncurkan White Paper pengembangan rupiah digital pada 30 November 2022.


Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

1 hari lalu

Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

Sri Mulyani mendatangi Tambang Grasberg pada akhir pekan, Ahad, 4 Desember 2022. Ia bercerita melihat langsung salah satu tambang emas terbesar itu.


Unggul Berdayakan UMKM, BRI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2022

1 hari lalu

Unggul Berdayakan UMKM, BRI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2022

Dua gelar itu adalah Bank Pendukung UMKM Terbaik dan Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik.


Rupiah Hari Ini Diprediksi Bergerak di Level Rp 15.400

1 hari lalu

Rupiah Hari Ini Diprediksi Bergerak di Level Rp 15.400

Rupiah kemungkinan akan bergerak di level Rp 15.400-15.470 sepanjang hari ini.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan Global di 2023: Bisa Jadi Turning Point kalau Perang Berhenti

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Global di 2023: Bisa Jadi Turning Point kalau Perang Berhenti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ada sejumlah tantangan yang harus pengusaha Indonesia hadapi memasuki tahun 2023.


Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

2 hari lalu

Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang dari pemberi pinjaman yang diikat suatu perjanjian pinjaman dan harus kembali sesuai persyaratan


Simak Jadwal Operasional Terbaru Bank Indonesia Menjelang Natal dan Tahun Baru

3 hari lalu

Simak Jadwal Operasional Terbaru Bank Indonesia Menjelang Natal dan Tahun Baru

Bank Indonesia atau BI menyesuaikan jadwal kegiatan operasional selama Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Simak detailnya berikut ini.