Bappenas: Hanya 21 Persen Daerah yang Memperbarui Data Bansos

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi saat menyambangi Kantor Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta, Kamis 16 Januari 2020. Kedatangannya sekaligus meninjau pelaksanaan sistem Integrated Digital Work (IDW) yang akan diterapkan pada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi saat menyambangi Kantor Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta, Kamis 16 Januari 2020. Kedatangannya sekaligus meninjau pelaksanaan sistem Integrated Digital Work (IDW) yang akan diterapkan pada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kini berupaya menekan dampak Covid-19 dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada 43 juta keluarga. Tapi sampai hari ini, permasalahan data penerima ini belum sepenuhnya rampung.

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menemukan ada masalah pada pemutakhiran data. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya 113 atau 21,9 persen saja yang melakukan pemutakhiran.

    "Kami hitung tingkat akurasinya masih rendah," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 19 Juli 2020.

    Persoalan akurasi dana penerima bansos ini sebenarnya sudah terjadi sejak Mei 2020. Saat itu, lembaga survei dan penelitian kebijakan publik Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menemukan 49 persen masyarakat merasa bantuan sosial belum mencapai sasaran.

    Di sisi lain, jumlah bantuan perlindungan sosial mencapai Rp 203,9 triliun. Jumlah ini mencapai 29,3 persen dari keseluruhan anggaran penanganan Covid-19 yang sebesar Rp 695,2 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.