TEMPO.CO, Jakarta – Chalid Muhammad, aktivis lingkungan yang mengundurkan diri dari Tim Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan bentukan Menteri Edhy Prabowo mengatakan ada perusahaan yang sudah ancang-ancang akan menambang pasir laut.
Chalid mengingatkan agar Edhy tak meloloskan rencana itu dengan memberikan izin kepada perusahaan. “Kami berharap Menteri KKP dapat mempertahankan kebijakan pelarangan penambangan pasir laut karena dampak yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaat ekonomi,” ujar Chalid pada Jumat petang, 17 Juli 2020.
Chalid belum berkenan membeberkan nama perusahaan tersebut. Ia juga belum mengetahui apakah rencana perusahaan itu sudah disampaikan kepada Edhy atau belum.
Saat ini, sejumlah pemerintah daerah sudah memiliki aturan tentang penambangan pasir laut. Sedangkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden pada 2002 lalu juga sudah mengatur pengendalian penambangan pasir laut untuk kelestarian ekosistem.
Chalid sebelumnya telah menyampaikan permohonan pengunduran dirinya dari Wakil Ketua Umum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikana.
Dia mengatakan ada beberapa alasan yang melatari, Salah satunya, Chalid memandang perlu ada pemisahan kelembagaan antara Komisi Pemangku Kepentingan dan Tim Konsultasi Publik KKP.
“Konsultasi Publik sebaiknya dijalakan oleh mereka yang memiliki keahlian The Art of Facilitation dan berpegang pada prinsip content neutral,” katanya.
