Nelayan Indramayu Minta KKP Perketat Penggunaan Cantrang

Reporter

Ilustrasi Nelayan. ANTARA FOTO/Arnas Padda

TEMPO.CO, Indramayu - Nelayan pantura Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih ketat mengawasi penggunaan jaring atau alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan seperti trawl, cantrang, dan lainnya, karena bisa merusak lingkungan.

"Kami menolak tegas adanya kebijakan terkait penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan," kata koordinator nelayan pantura Indramayu Junedi di Indramayu, Sabtu, 18 Juli 2020.

Dia mengatakan rencana KKP kembali melegalkan cantrang tentu sangat meresahkan para nelayan, khususnya yang berada di Kabupaten Indramayu.

Selain cantrang, nelayan meminta kepada KKP agar lebih ketat lagi dalam pengawasan penggunaan alat tangkap, terutama yang tidak ramah lingkungan seperti jaring trawl, karena sangat merugikan nelayan tradisional.

Junaedi mengatakan di laut wilayah Arafura saat ini kembali ditemukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti trawl, pukat harimau, cantrang, dan lainnya, sehingga bisa menyebabkan jaring nelayan rusak.

"Kita terus merugi dengan kembali banyaknya jaring trawl yang digunakan, karena merusak biota laut dan juga jaring nelayan," ujarnya.

Sementara nelayan lain Ahmad Fauzan mengatakan dengan kembalinya KKP memperbolehkan penggunaan cantrang, maka tentu akan sangat merusak lingkungan, karena jaring tersebut merusak pelung dan juga menangkap ikan kecil.

"Ketika cantrang kembali diperbolehkan, kami sangat menolak sebab bisa merusak lingkungan," kata Ahmad Fauzan.

Sementara pemilik kapal Sirojudin mengatakan sangat dirugikan dengan adanya jaring trawl, cantrang, dan pukat harimau, karena sering merusak jaring nelayan tradisional. Padahal harga jaring tidak murah.

"Kita rugi bisa mencapai Rp 2 miliar ketika jaring rusak terbawa trawl," tuturnya.

Sejak awal Juni 2020, cantrang masuk dalam delapan jenis alat baru yang ditetapkan oleh KKP untuk menggenjot produktivitas penangkapan ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk mengatur penggunaan alat tangkap cantrang di nelayan. Meski telah diizinkan kembali, Edhy memastikan penggunaannya tidak akan sembarangan. "Kami sependapat tidak bisa diterapkan di semua tempat," kata Edhy dalam rapat kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

ANTARA






KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

3 hari lalu

KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

Penghentian dua proyek reklamasi ini disebutkan langkah tegas KKP menyukseskan salah satu dari lima program prioritas ekonomi biru.


KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

13 hari lalu

KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

Dari hasil identifikasi visual yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar diketahui paus tersebut merupakan jenis Paus Bryde berukuran sekitar 4-5 meter


Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

15 hari lalu

Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Berita terkini ekonomi dan bisnis petang ini mulai dari penjelasan Kemenag mengenai biaya haji hingga Erick Thohir yang ungkap persoalan hukum di BUMN


SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

15 hari lalu

SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

SCI mendorong kementerian mengembangkan rantai pasok komoditas. Saat ini hanya KKP yang sudah baik.


KKP Tangani 25 Kasus Mamalia Laut Terdampar Sepanjang 2022, Paling Banyak Paus

16 hari lalu

KKP Tangani 25 Kasus Mamalia Laut Terdampar Sepanjang 2022, Paling Banyak Paus

Penanganan kejadian keterdamparan mamalia laut adalah strategi KKP dalam menjaga kesehatan laut Indonesia.


KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

20 hari lalu

KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

Tercapai kesepakatan bahwa penarikan PNBP Pasca-Produksi menggunakan formulasi 10 persen x HAI yang mempertimbangkan HPP.


KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

21 hari lalu

KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan telah memfasilitasi 328.086 pelaku usha


DPR Kritik KKP, Nelayan Kekurangan Solar dan Pupuk Subsidi

21 hari lalu

DPR Kritik KKP, Nelayan Kekurangan Solar dan Pupuk Subsidi

Komisi IV DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena nelayan kekurangan solar dan pupuk subsidi.


Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

21 hari lalu

Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti isu yang beredar, antara lain demo nelayan di berbagai daerah terhadap PP 85 tahun 2021.


Memahami Terminologi dan Regulasi Penjualan Pulau

25 hari lalu

Memahami Terminologi dan Regulasi Penjualan Pulau

Hukum di Indonesia tidak memungkinkan terjadinya jual-beli pulau secara legal.