TEMPO.CO, Jakarta - Co-Founder & CEO PT Investree Radhika Jaya Adrian Gunadi menyatakan sektor bisnis, khususnya UMKM menghadapi tantangan besar agar bisa bertahan di masa pandemi Covid-19. Salah satu tantangan itu terkait dengan kebutuhan pendanaan untuk menjaga bisnis yang kemudian menjadikan fintech peer-to-peer atau P2P lending atau yang biasa disebut pinjaman online terus booming.
Tak hanya yang resmi, pinjaman online ilegal terus bertambah banyak dan bisa ditemukan dengan mudah. Terkait hal ini, Adrian menyebutkan pinjaman online bisa jadi salah satu alternatif tempat para UMKM untuk mencari sumber dana, namun ada risiko besar bila terjebak oleh penawaran entitas fintech ilegal.
Baca Juga:
Agar masyarakat dan pelaku bisnis lebih awas dalam sebelum terlibat dengan pinjaman online ilegal, Adrian menyebutkan sejumlah karakteristik fintech P2P lending ilegal tersebut. Berikut ciri-cirinya:
1. Tidak memiliki surat izin resmi dari OJK untuk beroperasi
Masyarakat dapat memeriksa status dari perusahaan fintech P2P lending atau pinjaman online di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Entitas resmi hanyalah yang sudah mendapatkan izin dan terdaftar dari otoritas.
Saat ini terdapat 33 perusahaan fintech P2P lending yang memiliki status berizin dari OJK dan terdapat 128 entitas fintech yang berstatus terdaftar. Anda dapat mencari sumber dana dari 161 entitas resmi yang diawasi OJK tersebut.
2. Tidak terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI)
Adrian menjelaskan bahwa AFPI merupakan asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK untuk mengawasi dan mengarahkan setiap kegiatan penyelenggaraan layanan fintech P2P lending. Ia yang menjabat sebagai Ketua Umum AFPI menjelaskan bahwa sosiasi memberikan perlindungan bagi para pengguna layanan fintech P2P lending, baik pemberi dana maupun peminjam dana.
Sebelum mengajukan pinjaman atau melakukan pendanaan, masyarakat perlu memeriksa apakah fintech tersebut sudah menjadi anggota AFPI melalui situs resmi www.afpi.co.id.
3. Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas
Sebuah perusahaan membutuhkan identitas dan alamat kantor yang jelas untuk dapat beroperasi dengan baik. Informasi tersebut wajib diinformasikan agar OJK bisa mengawasi perusahaan bersangkutan.
